Dorong Penanganan Sampah Lebih Optimal, DPRD Samarinda Soroti Kebutuhan Kontainer di Permukiman
SOROTMATA.ID – Persoalan pengelolaan sampah di Samarinda terus menjadi perhatian serius. Ketersediaan fasilitas persampahan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mencegah munculnya tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal di sejumlah wilayah.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Muhammad Andriansyah, menegaskan bahwa keberadaan TPS ilegal di beberapa kawasan tidak terlepas dari minimnya kontainer sampah resmi yang tersedia bagi masyarakat.
Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah kawasan Pinang Seribu. Di wilayah tersebut, warga terpaksa membuang sampah di lahan kosong karena lokasi TPS resmi dinilai cukup jauh dari permukiman.
“Ketika fasilitas belum tersedia dekat permukiman, masyarakat akhirnya mencari alternatif sendiri. Ini mungkin berawal dari satu dua orang buang sampah di lokasi itu, kemudian warga ikut karena dianggap jadi tempat sampah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, setelah melakukan peninjauan langsung ke lapangan, masih ditemukan keterbatasan kontainer sampah di beberapa wilayah. Padahal, kebutuhan tersebut telah menjadi pembahasan sejak tahun sebelumnya.
Andriansyah juga menjelaskan bahwa pengadaan kontainer merupakan kewenangan Dinas PUPR, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda bertugas sebagai pengguna dan pengelola operasional di lapangan.
Karena itu, sinergi antarorganisasi perangkat daerah dinilai sangat penting agar penanganan sampah dapat berjalan maksimal.
Lebih lanjut, Andriansyah menilai DLH merupakan salah satu OPD dengan beban kerja paling berat. Setiap hari, DLH harus menangani persoalan sampah yang terus muncul tanpa henti.
“Kerja paling berat itu DLH. Mereka kerja 24 jam,” katanya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa dukungan anggaran dan fasilitas sangat penting agar DLH dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Sebagai wakil rakyat, ia berharap kebutuhan fasilitas persampahan, khususnya kontainer, dapat diprioritaskan dalam pembahasan anggaran mendatang. Dengan adanya kontainer yang memadai, masyarakat tidak lagi kesulitan membuang sampah ke TPS resmi, sehingga keberadaan TPS ilegal dapat dicegah sejak awal.
“Saya berharap kebutuhan kontainer bisa diprioritaskan agar tidak muncul TPS ilegal baru,” pungkasnya.
(*dprdsmd/adv)
