Komisi IV DPRD Samarinda Usulkan Pemkot Subsidi SPP Siswa di Sekolah Swasta
SOROTMATA.ID – Komitmen dalam memperjuangkan akses pendidikan yang merata terus ditunjukkan DPRD Samarinda. Dalam menghadapi persoalan tahunan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), DPRD menilai diperlukan langkah konkret agar seluruh anak di Kota Samarinda tetap memperoleh hak pendidikan, termasuk bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan salah satu solusi yang dinilai paling realistis adalah pemberian subsidi pendidikan bagi siswa yang melanjutkan sekolah ke lembaga pendidikan swasta.
Menurutnya, usulan tersebut telah beberapa kali disampaikan DPRD kepada pemerintah daerah sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu yang kerap mengalami kesulitan saat anak mereka tidak diterima di sekolah negeri.
“Selama ini kami terus mendorong adanya bantuan subsidi untuk siswa yang belum bisa masuk sekolah negeri, sehingga mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta tanpa terkendala biaya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, skema subsidi tersebut nantinya dapat berupa pembiayaan SPP yang ditanggung Pemerintah Kota Samarinda. Dengan demikian, orang tua siswa tidak lagi terbebani biaya pendidikan yang cukup besar ketika harus menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta.
Menurut Puji, persoalan penerimaan siswa baru sebenarnya tidak sepenuhnya berada pada aturan maupun kuota sekolah. Sebab, secara teknis daya tampung dan mekanisme penerimaan telah diatur dengan jelas. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala di lapangan, termasuk minimnya pemahaman masyarakat terkait sistem penerimaan siswa.
“Kami sering menerima aspirasi masyarakat. Permasalahan yang disampaikan masyarakat adalah bagaimana anak-anaknya bisa masuk ke SMP negeri yang diinginkan,” jelasnya.
Ia menyebut, dalam berbagai kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD, persoalan pendidikan hampir selalu menjadi salah satu keluhan utama warga. Banyak orang tua tetap menginginkan anak mereka bersekolah di sekolah negeri favorit meskipun kuota yang tersedia sangat terbatas.
Kondisi tersebut, lanjut Puji, menimbulkan tekanan tersendiri saat proses penerimaan siswa baru berlangsung. Tidak sedikit masyarakat yang merasa kecewa ketika anaknya tidak lolos seleksi di sekolah negeri yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka.
Dalam kegiatan reses di wilayah Kelurahan Jawa dan Sidodadi, misalnya, warga menyampaikan keluhan terkait tidak diterimanya anak mereka di beberapa sekolah negeri terdekat seperti SMPN 4 Samarinda di Jalan Ir Juanda dan SMPN 22 Samarinda di Jalan Pahlawan.
“Beberapa kali reses, permasalahan yang disampaikan masyarakat adalah bagaimana anak-anaknya bisa masuk ke SMP negeri yang diinginkan,” jelasnya.
Selain persoalan kuota, DPRD juga menyoroti belum meratanya fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah Kota Samarinda. Beberapa kawasan dinilai masih membutuhkan akses sekolah yang lebih dekat dan memadai untuk menunjang kebutuhan masyarakat.
Namun di sisi lain, pemerintah daerah juga dihadapkan pada kebijakan yang membatasi pembangunan sekolah negeri baru. Hal itu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan agar sekolah swasta tetap memiliki peserta didik dan dapat terus berkembang.
Karena itu, DPRD Samarinda menilai kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta harus diperkuat melalui dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Subsidi pendidikan dinilai menjadi solusi yang dapat menjembatani kebutuhan siswa sekaligus membantu keberlangsungan sekolah swasta di Kota Tepian.
(dprdsmd/adv)
