Mahrus Ali Dorong Evaluasi Pilkada Langsung Melalui DPRD, Ini Alasannya !
SOROTMATA.ID – Pemerhati sosial budaya Mahrus Ali mengusulkan evaluasi mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Ia menawarkan sistem di mana gubernur ditunjuk langsung oleh presiden, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD melalui sidang terbuka.
Menurut Mahrus Ali , mekanisme tersebut akan menghemat anggaran negara sekaligus mengurangi praktik politik uang yang selama ini mewarnai Pilkada langsung.
“Mungkin sudah saatnya kita menimbang ulang jalannya sejarah. Bayangkan, untuk jabatan gubernur, presiden memilih seorang yang telah teruji integritas dan pengabdiannya bukan berdasarkan tebalnya dompet, melainkan ketulusan karyanya. Untuk bupati atau wali kota, biarlah DPRD, sebagai cermin kehendak rakyat, menggelar sidang terbuka dan memilih sosok yang layak. Demokrasi tetap berdenyut di sana, sebab DPRD adalah wakil rakyat, dan prosesnya dapat disaksikan, dikritisi, serta diawasi oleh publik,” tegasnya dalam tulisannya berjudul ‘Mencari Jalan Demokrasi yang Lebih Bijak Pemilihan Kepala Daerah’.
Pilkada langsung juga menyedot anggaran besar. Berdasarkan publikasi media sosial instagram Kemkeu RI pada tanggal 13 Februari 2024, jumlah anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 mencapai Rp71,8 T.Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk logistik, honor petugas, dan biaya operasional tahapan pemilu.
“Biaya politik yang menggunung adalah hujan deras yang merendam akar demokrasi. Untuk satu kursi kekuasaan, uang miliaran rupiah harus digelontorkan, baik dari kas negara maupun kantong pribadi calon. Dari sini, lahirlah hutang budi, kontrak diam-diam, dan kepentingan yang bersembunyi di balik senyum manis kampanye,” kata Mahrus Ali
Data Mahkamah Konstitusi mencatat, pada Pilkada 2024 terdapat 314 permohonan itu terbanyak merupakan permohonan sengketa Pilbup dengan total 242 perkara. Sedangkan, sebanyak 23 permohonan sengketa Pilgub serta 49 permohonan sengketa Pilwalkot. Kasus ini menunjukkan potensi gesekan politik di tingkat lokal masih tinggi.
“Pilkada langsung, di banyak tempat, telah melahirkan panas yang membelah kampung, bahkan memecah keluarga. Persahabatan retak karena beda pilihan, dan persaudaraan renggang hanya demi warna spanduk. Dan tak jarang kepala daerah selalu berkelindan di dunia peristiwa korupsi, terpajang di beranda berita setiap hari, diviralkan oleh dunia maya dengan selingan keangkuhan para nitizen,” jelas Mahrus Ali.
Mahrus Ali menutup tulisannya dengan menegaskan bahwa usulan evaluasi pilkada langsung ini bukan kemunduran demokrasi, melainkan upaya merawatnya.
“Evaluasi pilkada langsung adalah upaya membersihkan taman demokrasi dari duri yang tak perlu. Demokrasi bukan sekadar soal siapa yang menaruh kertas di bilik suara, tetapi siapa yang benar-benar menanam dan merawat harapan rakyat. Dengan sistem yang lebih hemat, lebih bersih, dan lebih damai, kita bukan sedang mengurangi demokrasi, tetapi sedang memelihara jiwanya agar ia terus mekar, wangi, dan memberi teduh bagi semua,”pungkas Mahrus Ali.
(Redaksi)
