Pemprov Dinilai Tak Bijak, Wacana Penghapusan Dana Cabor dan Media Tuai Kritik DPRD Kaltim
SOROTMATA.ID – Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang mengisyaratkan peniadaan bantuan dana untuk seluruh cabang olahraga (cabor) dan pekerjaan media di APBD Perubahan 2025 memunculkan reaksi dari parlemen Karang Paci. Salah satu suara kritis datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo.
Menurut Sigit, kebijakan yang mengesampingkan alokasi dana untuk kegiatan olahraga dan media bukanlah langkah bijak, meski di satu sisi gubernur berhak memprioritaskan sejumlah program pembangunan strategis.
“Cuman kan teman-teman di DPRD juga punya tanggung jawab dengan konstituennya. Artinya dari sana boleh mengusulkan, dari sini juga boleh mengusulkan,” ujar Sigit kepada wartawan, Kamis (24/7/2025).
Sigit menjelaskan, saat ini Gubernur Kaltim memang sedang mendorong percepatan realisasi 10 program unggulan yang masuk dalam prioritas anggaran perubahan. Termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur seperti peningkatan jalan.
“Itu engga ada masalah, itu betul aja,” tambahnya, mengakui bahwa langkah tersebut sah secara perencanaan pembangunan.
Namun demikian, Sigit menekankan pentingnya keseimbangan antara program prioritas eksekutif dengan aspirasi yang dibawa oleh anggota DPRD sebagai representasi masyarakat. Ia menilai penghapusan dana untuk cabor dan pekerjaan media berpotensi memicu kegaduhan politik jika tidak dikomunikasikan secara terbuka dan adil.
“Saya (memang) belum tahu pastinya, tapi ada beberapa keluh kesah teman-teman (anggota DPRD Kaltim). Ayub juga ada telepon. Saya bilang, ini kan harus dibijaksanai,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sigit menyebut bahwa isu ini akan menjadi perhatian khusus dalam Rapat Pimpinan DPRD Kaltim yang dijadwalkan berlangsung Jumat (25/7/2025).
Dalam forum tersebut, para pimpinan DPRD Kaltim akan membahas lebih lanjut kejelasan komposisi anggaran perubahan, termasuk sejauh mana program unggulan gubernur menyerap porsi anggaran.
“Saya juga belum tahu pasti, saat ini ada berapa presentasinya untuk program-program. Makanya besok bisa dikroscek juga langsung ke pimpinan biar lebih jelasnya,” pungkas Sigit.
DPRD Kaltim, menurut Sigit, berharap komunikasi anggaran antara legislatif dan eksekutif tetap berjalan proporsional. Sebab pada akhirnya, baik usulan dewan maupun program gubernur sama-sama ditujukan untuk kepentingan masyarakat Kaltim secara luas.
(Redaksi)
