Pengelolaan APBD Harus Berubah, Andi Harun Ajak Daerah Terapkan Disiplin Fiskal
SOROTMATA.ID – Pengelolaan APBD di Kalimantan Timur perlu beradaptasi dengan kondisi fiskal nasional yang terus berubah. Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai pemerintah daerah harus meninggalkan pola belanja lama dan mulai menerapkan disiplin fiskal agar anggaran tetap mampu menjaga kualitas pelayanan publik meski penerimaan daerah menurun.
Andi Harun menyampaikan pandangan tersebut saat menjadi pembicara dalam dialog publik bertajuk “Membaca Ulang Potret Fiskal Kalimantan Timur” yang digelar IKA PMII Kaltim di Cafe D’Bagios, Samarinda. Kegiatan itu juga menghadirkan akademisi Universitas Mulawarman Bahtiar Bahtiar, Anggota DPR RI Syafruddin, anggota TAGUPP Kaltim Sudarno, serta dipandu jurnalis senior Muhammad Khaidir.
Menurut Andi, penurunan pendapatan keuangan daerah (PKD) maupun berkurangnya transfer dari pemerintah pusat memang memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Namun, kondisi tersebut seharusnya mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan APBD agar setiap program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kalau ada penurunan PKD tentu berdampak kepada daerah. Angkanya pasti menurun. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya pada menyalahkan keadaan. Kita harus melakukan evaluasi ke dalam,” kata Andi Harun, Sabtu (1/8/2026).
Pengelolaan APBD Harus Menyesuaikan Kondisi Fiskal Nasional
Andi menjelaskan pemerintah daerah perlu memahami bahwa tekanan terhadap keuangan negara dipengaruhi berbagai faktor. Ia menyebut defisit APBN, ketidakpastian ekonomi global, hingga memanasnya geopolitik internasional ikut memengaruhi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah pusat ketika transfer ke daerah menurun. Sebaliknya, seluruh daerah harus menyesuaikan strategi pengelolaan APBD dengan kondisi fiskal nasional.
“Negara sedang membutuhkan uang. Ada faktor geopolitik internasional, harga minyak dunia melonjak jauh dari asumsi APBN, nilai tukar rupiah juga tertekan. Semua itu memengaruhi kemampuan fiskal nasional,” ujarnya.
Disiplin Fiskal Jadi Kunci Efektivitas Belanja Daerah
Andi mengajak seluruh kepala daerah mengubah cara menyusun APBD. Ia menilai pemerintah daerah harus memprioritaskan belanja yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Disiplin fiskal bukan berarti berhenti belanja, tetapi belajar berhenti boros. Prioritaskan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kemudian baru program lainnya jika ruang fiskal masih tersedia,” tegasnya.
Selain itu, Andi mendorong seluruh organisasi perangkat daerah menerapkan konsep zero-based budgeting. Melalui pendekatan tersebut, setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar menyalin anggaran tahun sebelumnya.
“Jangan lagi sekadar copy-paste anggaran dari tahun ke tahun. Semua harus berbasis kebutuhan, berbasis manfaat, dan memiliki indikator kinerja yang jelas,” katanya.
Ia juga mencontohkan belanja alat tulis kantor yang bisa terus ditekan karena sebagian besar pelayanan administrasi pemerintah kini sudah menggunakan sistem digital.
“Kalau pelayanan sudah digital, belanja ATK juga harus turun. Hal-hal kecil seperti ini kalau dikumpulkan nilainya menjadi besar,” ujarnya.
Andi menegaskan keberhasilan pengelolaan APBD tidak ditentukan oleh besarnya nilai anggaran, melainkan oleh manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Kalau APBD besar, manfaatnya juga harus besar. Tetapi kalau APBD turun, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat ikut menurun,” katanya.
Andi Harun Usulkan Gerakan Bersama Perjuangkan Tambahan Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Andi mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memimpin gerakan bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Ia menilai perjuangan tersebut harus didukung dokumen teknokratis yang kuat dan argumentasi berbasis data agar peluang memperoleh tambahan anggaran semakin besar.
“Saya mengusulkan gerakan ini dipimpin Pak Gubernur bersama seluruh kepala daerah. Siapkan dokumen teknokratiknya, kemudian diperkuat perjuangan politik. Itu jauh lebih elegan dibanding hanya menyalahkan pusat,” ujarnya.
Andi optimistis sinergi seluruh pemerintah daerah akan memperkuat posisi Kalimantan Timur saat mengajukan tambahan dukungan fiskal kepada pemerintah pusat.
Di akhir pemaparannya, Andi kembali mengingatkan pentingnya evaluasi dalam pengelolaan APBD. Menurutnya, pemerintah daerah harus berani mengubah pola lama agar setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Kita harus berani mengoreksi diri. Kalau cara yang sama terus diulang tetapi berharap hasil berbeda, itu seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, sebuah bentuk kegilaan. Karena itu kita harus belajar memperbaiki diri agar setiap rupiah APBD benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” tutupnya.
(Redaksi)
