Pendidikan Jadi Investasi Masa Depan, DPRD Samarinda Dorong Lahirnya Program Beasiswa Daerah
SOROTMATA.ID – Pendidikan menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, keberadaan program beasiswa daerah dinilai menjadi instrumen strategis untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi generasi muda, sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan Kota Samarinda.
Komitmen tersebut terus diperjuangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Melalui Komisi IV yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, DPRD mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar segera menghadirkan program beasiswa daerah sebagai bentuk keberpihakan terhadap peningkatan kualitas SDM lokal.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan hingga saat ini Samarinda masih belum memiliki skema beasiswa mandiri yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Padahal, menurutnya, program tersebut menjadi kebutuhan penting untuk mendukung mahasiswa berprestasi maupun masyarakat dari keluarga kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi.
“Program beasiswa semestinya menjadi bagian dari kebijakan daerah. Setidaknya, mahasiswa asal Samarinda yang memiliki prestasi harus memperoleh dukungan untuk melanjutkan pendidikan,” ujarnnya.
Beasiswa Dinilai Mampu Menciptakan SDM Berkualitas
Bagi DPRD, pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur fisik yang berdiri, tetapi juga dari kualitas manusianya. Karena itu, investasi di sektor pendidikan dipandang memiliki manfaat yang jauh lebih luas dan berkelanjutan.
Anhar menilai beasiswa daerah bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, melainkan investasi pemerintah untuk mencetak generasi yang memiliki kompetensi, daya saing, serta mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah di masa mendatang.
Ia menegaskan DPRD telah beberapa kali menyampaikan usulan mengenai pembentukan program beasiswa daerah. Namun, realisasinya masih bergantung pada kebijakan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam menyusun serta mengeksekusi anggaran.
Menurutnya, mekanisme penganggaran daerah mengharuskan pemerintah melakukan perhitungan kemampuan fiskal sebelum menetapkan program baru. Aspek yang menjadi pertimbangan meliputi proyeksi pendapatan daerah, stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga dana bagi hasil yang diterima pemerintah kota.
“Peran DPRD adalah mengajukan usulan. Adapun penilaian terhadap kemampuan keuangan daerah beserta perhitungan anggarannya merupakan kewenangan pemerintah daerah,” tandasnya.
Blueprint Pendidikan Telah Disiapkan DPRD
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Kota Samarinda mengaku telah menyiapkan blueprint atau rancangan besar pembangunan sektor pendidikan yang terintegrasi dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Blueprint tersebut diharapkan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pendidikan jangka panjang, termasuk implementasi program beasiswa daerah yang berkelanjutan.
Menurut Anhar, konsep tersebut tinggal menunggu dukungan anggaran dari pemerintah kota agar dapat diwujudkan menjadi program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan adanya kebijakan yang terarah, program beasiswa diharapkan tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi menjadi sistem yang mampu mendukung mahasiswa sejak awal perkuliahan hingga menyelesaikan studinya.
“Kami telah menyusun blueprint yang memuat arah pembangunan di bidang pendidikan dan kesejahteraan. Meski demikian, realisasinya tetap bergantung pada kebijakan dan dukungan pemerintah daerah,” katanya.
(advdprdsmd)
