DPRD Samarinda Perkuat Pengawasan Lapangan untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem
SOROTMATA.ID – DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat setelah masih ditemukannya sejumlah kasus kemiskinan ekstrem di Kota Tepian.
Temuan tersebut mendorong DPRD untuk meningkatkan pengawasan langsung di lapangan guna memastikan program pemerintah benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, masih adanya warga yang hidup dalam kondisi sangat memprihatinkan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum tersentuh secara optimal oleh sistem pelayanan sosial maupun program pemerintah.
“Ternyata masih ada warga yang benar-benar luput dari perhatian pemerintah dan sistem sosial kita,” kata Puji.
Pernyataan tersebut muncul setelah beberapa peristiwa yang menyita perhatian publik Samarinda terungkap ke permukaan. Kasus-kasus itu menunjukkan bahwa masih ada warga yang hidup dalam kondisi rentan tanpa mendapatkan penanganan yang memadai.
Sejumlah Kasus Ungkap Realitas di Lapangan
Puji mencontohkan beberapa kejadian yang menggambarkan kondisi kemiskinan ekstrem di Samarinda. Salah satunya adalah seorang pelajar yang meninggal dunia akibat infeksi yang diduga berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal yang tidak layak.
Kasus tersebut memunculkan keprihatinan luas karena memperlihatkan dampak buruk kondisi lingkungan terhadap kesehatan masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti kisah tiga anak yang tinggal di kawasan Jalan Biawan. Ketiga anak tersebut harus merawat ibunya yang lumpuh akibat stroke dalam kondisi rumah yang sangat memprihatinkan. Keterbatasan ekonomi keluarga membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan kesehatan sang ibu.
Menurut Puji, kejadian-kejadian tersebut menjadi indikator bahwa pengawasan sosial di tingkat bawah masih belum berjalan maksimal. Padahal, pemerintah daerah telah memiliki berbagai instrumen untuk mendeteksi dan melaporkan kondisi warga yang membutuhkan bantuan.
Sistem Pelaporan Dinilai Belum Berjalan Optimal
Puji menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah membangun sistem pelaporan yang cukup lengkap dan berjenjang. Sistem tersebut melibatkan berbagai unsur mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), kelurahan, hingga kader Dasawisma yang bertugas memantau kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing.
Namun, ia menilai rantai birokrasi dan mekanisme pelaporan tersebut belum bekerja secara efektif. Lemahnya komunikasi antarlevel pemerintahan serta menurunnya kepekaan sosial di lingkungan masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan sejumlah kasus tidak terdeteksi lebih awal.
Komisi IV DPRD Samarinda juga menemukan adanya kesenjangan informasi antara laporan administratif dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Data yang tercatat di atas kertas sering kali tidak sepenuhnya menggambarkan situasi warga di lapangan.
Puji menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai program intervensi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem belum tersampaikan secara maksimal kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Program intervensi kebijakan pemerintah tidak tersampaikan secara utuh hingga ke lapisan masyarakat bawah,” imbuh Puji.
DPRD Siap Turun Langsung ke Masyarakat
Berkaca pada berbagai temuan tersebut, DPRD Samarinda menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan dengan lebih sering turun langsung ke lapangan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat sekaligus memastikan program bantuan berjalan sesuai sasaran.
“Kami berkomitmen untuk memperbanyak turun langsung ke lapangan. Kita harus melihat dan memastikan sendiri kondisi riil masyarakat bawah, bukan sekadar membaca angka-angka statistik,” jelas Puji.
Selain meningkatkan kunjungan lapangan, DPRD juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor yang melibatkan RT, kelurahan, dinas sosial, serta perangkat daerah terkait. Upaya tersebut bertujuan mempercepat deteksi terhadap warga rentan dan memastikan bantuan dapat diberikan tepat waktu.
Melalui langkah tersebut, DPRD Samarinda berharap tidak ada lagi kasus kemiskinan ekstrem yang baru mendapat perhatian setelah viral di media sosial. Pemerintah daerah bersama DPRD bertekad mewujudkan Samarinda sebagai kota yang lebih peduli, inklusif, dan berkeadilan sosial bagi seluruh warganya.
(adv/dprdsmd)
