DPRD Kaltim Minta Perbaikan Jalan Nasional Difokuskan Bertahap, Kubar-Mahulu Jadi Prioritas
SOROTMATA.ID – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh meminta agar perbaikan jalan nasional di Kaltim dilakukan secara bertahap dan terfokus, terutama pada ruas-ruas yang saat ini dalam kondisi rusak parah.
Dari laporan BBPJN, total panjang jalan nasional di Kaltim mencapai 1.806 kilometer. Namun, sebanyak 147 kilometer mengalami kerusakan ringan, dan 39 kilometer rusak berat. Hanya 477 kilometer yang benar-benar dalam kondisi baik. Secara keseluruhan, sekitar 11 persen jalan nasional di Kaltim masih dinyatakan tidak layak atau tidak mantap.
Abdulloh menyampaikan yang menjadi perhatian serius adalah ruas jalan Kutai Barat–Mahakam Ulu (Kubar–Mahulu) yang sempat terputus akibat longsor di Kampung Memahak Besar, Kecamatan Long Bagun pada Minggu (13/4/2025) kemaren. Jalur alternatif sudah dibuka, namun perbaikan permanen baru bisa dilakukan pada Juni 2025.
“Penanganan sementara sudah dilakukan. Tapi perbaikan total baru bisa dikerjakan pertengahan tahun karena anggaran baru dibuka sejak Maret,” Ungkapnya, Kamis (24/4/2025).
BBPJN menyebut, untuk meningkatkan konektivitas wilayah khususnya di jalur tengah yang menghubungkan Kutai Kartanegara hingga perbatasan Kalteng, dibutuhkan dana sekitar Rp1,75 triliun. Termasuk Rp400 miliar untuk memelihara ruas jalan seperti Muara Muntai–Nayan dan Barong Tongkok–Mentiwan.
Abdulloh menyebutkan dengan kondisi anggaran yang terbatas, perbaikan sebaiknya difokuskan pada satu ruas jalan dulu agar hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Kalau dikerjakan semua sekaligus, bisa-bisa tidak ada yang selesai. Jadi kita minta selesaikan dulu satu alur jalan. Tahun ini, kita fokuskan di Kubar–Mahulu,” Ucapnya.
Politisi dari partai Golkar itu juga sempat mengusulkan agar status jalan nasional tersebut dikembalikan menjadi jalan provinsi agar lebih mudah ditangani. Namun proses pengalihan status jalan dari pusat ke daerah membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa sampai 5 tahun.
“Karena terlalu lama, kita pilih kejar anggaran saja. Lebih cepat manfaatnya dirasakan masyarakat,” Pungkasnya.
(ADV/*)
