Hamas Janji Sampaikan Tuntutan Massa Aksi ke Pemerintah, Aliansi Mahakam Tegaskan Tidak Ada Kesepakatan dengan DPRD Kaltim
SOROTMATA.ID – Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama sejumlah anggota dewan lainnya, menemui massa aksi.
Namun kehadiran Hasanuddin Mas’ud yang akrab disapa Hamas, bersama empat legislator lainnya yakni Sarkowi V Zahry, Apansyah, Subandi, dan Abdul Giaz disambut dengan sorakan dari ribuan peserta aksi.
Massa menuntut agar aspirasi mereka segera ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat.
Dalam pernyataannya, Hamas menyampaikan bahwa pihak legislatif sedang membahas mekanisme penyampaian tuntutan massa aksi secara formal kepada pihak terkait.
“Kami tengah berdiskusi untuk merumuskan dokumen tertulis berisi tuntutan dari massa aksi. Nantinya, dokumen ini akan ditandatangani bersama oleh perwakilan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini, Ketua DPRD mewakili lembaga legislatif, Gubernur mewakili eksekutif, dan Kapolda mewakili unsur yudikatif,” ujarnya.
Hamas juga menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk menyampaikan tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai representasi dari pemerintah pusat.
“Kami berjanji akan menyampaikan dan mengawal aspirasi yang disampaikan ini,” katanya di hadapan massa.
Namun demikian, sejumlah peserta aksi menyuarakan ketidakpercayaan dan mendesak agar pembahasan dilakukan secara terbuka di hadapan massa. “Bohong! Bahas dengan kami di sini. Jangan masuk! Kami ingin itu dibahas sekarang!” teriak salah satu demonstran, yang langsung diikuti sorakan dari peserta aksi lainnya.
Menanggapi situasi tersebut, Hamas kembali menegaskan bahwa DPRD akan menerima dan menindaklanjuti aspirasi secara damai dan bertanggung jawab.
“Tenang, kami akan menampung seluruh aspirasi dengan baik. Terlebih lagi jika disampaikan secara damai seperti ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden BEM KM Universitas Mulawarman, M. Ilham Maulana, menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan konkret yang dihasilkan dari pertemuan singkat tersebut.
“Pertama kami menegaskan tidak ada kesepakatan apapun baik dari pimpinan DPRD maupun anggota dewan lainnya yang sangat kami sayangkan ialah respon yang sangat normatif sebagai pimpinan legislatif,” ujarnya.
Menurut Ilham, jawaban yang diberikan oleh Ketua DPRD Kaltim tidak mampu menjawab secara menyeluruh tuntutan massa aksi. Sikap dewan yang hanya berjanji akan menampung dan meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat sudah terlalu sering terjadi dan tidak pernah berbuah hasil nyata.
“Teman-teman kurang puas karena jawabannya hanya normatif. Beliau mengatakan akan menampung, menginspirasi dan meneruskan ke pusat. Tapi kami sudah trauma dengan jawaban-jawaban semacam itu, sebab di aksi-aksi sebelumnya tidak ada tindak lanjut nyata,” pungkasnya.
Sementara itu sebelumnya Hamas menyampaikan bahwa pihak legislatif sedang membahas mekanisme penyampaian tuntutan massa aksi secara formal kepada pihak terkait.
“Kami tengah berdiskusi untuk merumuskan dokumen tertulis berisi tuntutan dari massa aksi. Nantinya, dokumen ini akan ditandatangani bersama oleh perwakilan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal ini, Ketua DPRD mewakili lembaga legislatif, Gubernur mewakili eksekutif, dan Kapolda mewakili unsur yudikatif,” ujarnya.
Hamas juga menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk menyampaikan tuntutan masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai representasi dari pemerintah pusat.
“Kami berjanji akan menyampaikan dan mengawal aspirasi yang disampaikan ini,” katanya di hadapan massa.
(*)
