Sri Puji Astuti Soroti Rendahnya Minat Baca di Samarinda, Dorong Perkuat Literasi di Masyarakat
SOROTMATA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengingatkan pentingnya pembangunan budaya literasi di tengah masyarakat.
Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti.
Ia menyoroti rendahnya minat baca sebagai persoalan mendasar yang belum mendapat perhatian serius dari masyarakat maupun pemerintah.
Menurut Sri Puji, lemahnya budaya baca tidak semata-mata karena keterbatasan fasilitas, melainkan juga karena kurangnya keteladanan, belum adanya kebijakan yang mengikat, dan kesadaran kolektif yang belum terbentuk secara kuat.
“Ini merupakan masalah yang krusial. Minat baca masyarakat memang masih rendah. Menurut saya, orang-orang dewasa, termasuk perangkat daerah (OPD), seharusnya memberi contoh,” ujar Puji.
Sebagai langkah konkret, Sri Puji mendorong pemerintah kota untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang secara khusus mengatur tentang literasi.
Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang fokus dalam membina literasi secara terstruktur dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Puji menjelaskan bahwa program-program literasi, termasuk yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda, juga terdampak akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Bahkan program di perpustakaan juga terhambat. Semoga di tahun depan kita bisa lebih konsen ke situ. Kita tahu tingkat literasi di Samarinda rendah, dan ini perlu kerja-kerja nyata,” ungkapnya.
Puji juga mengungkapkan bahwa bahkan di lingkungan DPRD Samarinda sendiri, kesadaran untuk mendorong budaya baca belum diimplementasikan secara nyata.
Rencana untuk membuat pojok baca di gedung legislatif belum terealisasi, dan pengelolaan arsip masih jauh dari kata ideal.
“Arsip dan dokumen masih menumpuk begitu saja. Ketika kita membutuhkan suatu berkas, akan sulit mencarinya. Ini tentu menghambat kinerja kita semua,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dari sisi anggaran, dukungan sebenarnya telah tersedia baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Puji menyebut, dari anggaran itu sebenarnya sudah diberikan per komisi dan melalui mitra kerja. Dari pihak eksekutif juga ada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan di DPRD ada Banggar (Badan Anggaran).
Namun, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat menyebabkan beberapa program yang berkaitan dengan literasi, termasuk perpustakaan, ikut terhambat pelaksanaannya.
“Otomatis semua itu berdampak pada kelanjutan program-program yang ada, termasuk program perpustakaan. Bahkan program-program yang ada di perpustakaan pun ikut terhambat,” paparnya.
Lebih lanjut Puji menekankan pentingnya kerja konkret dan sosialisasi masif yang melibatkan semua unsur.
Menurutnya, pengenalan perpustakaan harus dimulai dari masyarakat, dengan dukungan penuh dari pemerintah. Namun, kolaborasi itu tidak akan berhasil jika kesadaran masyarakat masih rendah terhadap pentingnya keberadaan perpustakaan.
Puji Astuti mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya literasi yang sehat dan produktif, bukan sekadar konsumtif. Literasi harus menjadi gerakan bersama demi masa depan generasi yang lebih cerdas dan kritis.
Literasi kata dia tidak hanya soal buku, media sosial pun bisa jadi sarana literasi kalau dimanfaatkan secara bijak. Ini yang harus kita arahkan, agar masyarakat, terutama orang tua, lebih selektif dan produktif
“Literasi harus diarahkan secara objektif dan selektif. Membaca di media sosial seperti Instagram atau Facebook pun bisa menjadi bentuk literasi yang mengarah pada peningkatan produktivitas diri, asalkan dimanfaatkan secara bijak terutama oleh para orang tua,” pungkasnya
(adv).
