Netralitas TNI, Polri, dan ASN Penting Jaga Kepercayaan Publik Menjelang Pilkada 2024
SOROTMATA.ID – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, menegaskan perlunya menjaga netralitas di kalangan seluruh aparatur negara, termasuk TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyoroti bahwa profesionalisme aparat negara menjadi faktor kunci dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan integritas, transparansi, dan kepercayaan publik yang terjaga.
Abdulloh menegaskan bahwa netralitas bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus diemban oleh setiap aparatur negara di semua lini, baik di pusat maupun daerah.
“Sebagai aparat negara, tugas utama mereka adalah melayani masyarakat, bukan terlibat dalam kepentingan politik tertentu. Netralitas adalah jaminan agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap utuh,” ujar Abdulloh.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar ini juga mengingatkan bahwa sudah ada aturan hukum yang tegas mengatur kewajiban netralitas bagi aparat negara, terutama ASN, yang diharuskan menjalankan tugas dengan mematuhi kode etik profesionalisme. Pelanggaran terhadap netralitas, kata Abdulloh, akan berdampak serius pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik.
“Jika aparat negara terlibat dalam politik praktis, hal itu tidak hanya merusak kredibilitas institusi, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan dan kegaduhan yang merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Abdulloh juga mengingatkan bahwa ketegangan politik menjelang Pilkada kerap terjadi, dan oleh karena itu, penting bagi TNI, Polri, dan ASN untuk tetap fokus pada tugas pokok mereka, yakni menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Tugas aparat adalah menjaga stabilitas, bukan ikut terjun dalam perebutan kekuasaan. Keterlibatan mereka dalam politik dapat menciptakan konflik kepentingan yang merugikan,” tegasnya.
Selain itu, Abdulloh berharap agar pemerintah daerah dan pimpinan lembaga-lembaga terkait terus mengingatkan jajaran bawahannya untuk selalu menjaga netralitas selama masa Pilkada. Ia menilai penegakan prinsip ini sangat vital untuk memastikan agar proses pemilihan berlangsung jujur dan adil.
Abdulloh juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi jalannya Pilkada, terutama dalam memonitor perilaku aparat negara selama periode kampanye dan pemungutan suara.
“Masyarakat harus terlibat dalam menjaga integritas Pilkada. Jika ada aparat negara yang melanggar netralitas, segeralah laporkan agar proses demokrasi kita tetap berjalan dengan baik,” kata Abdulloh.
Dengan komitmen yang kuat dari seluruh aparat negara untuk menjaga netralitas, Abdulloh optimis Pilkada 2024 di Kaltim akan berjalan lancar dan bebas dari pengaruh politik praktis. Ia berharap agar seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, terus bekerja bersama untuk menjaga stabilitas demokrasi di Kaltim.
(Redaksi)
Apakah gaya penulisan ini lebih sesuai dengan yang Anda inginkan? Saya bisa melakukan penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan.
