DPRD Samarinda Dorong Percepatan Program Dishub, Dari Serapan Anggaran hingga Transportasi Publik
SOROTMATA.ID – Komisi III DPRD Samarinda terus mendorong Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) agar mempercepat pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2026. Salah satu perhatian utama DPRD adalah rendahnya realisasi anggaran Dishub yang hingga pertengahan tahun baru mencapai sekitar 30 persen.
Dari total anggaran sekitar Rp79 miliar yang dikelola Dishub Samarinda pada 2026, capaian realisasi fisik maupun keuangan masih berada pada kisaran tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian Komisi III karena percepatan pelaksanaan program diperlukan agar seluruh kegiatan dapat berjalan optimal dan selesai sesuai target waktu.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menjelaskan bahwa keterlambatan realisasi terjadi karena sejumlah proyek fisik masih berada dalam tahap persiapan. Dishub masih melakukan penyesuaian titik pekerjaan serta memastikan lokasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Menurut Deni, beberapa program pembangunan juga masih menunggu kesiapan teknis sebelum memasuki tahap pelaksanaan. Ia berharap seluruh proses persiapan segera diselesaikan agar tidak menghambat serapan anggaran hingga akhir tahun.
“Berdasarkan penjelasan yang kami terima, pelaksanaan pekerjaan ditargetkan mulai bulan depan. Saat ini masih dilakukan penyesuaian titik pekerjaan, termasuk pembangunan LPJU yang bersumber dari bantuan keuangan maupun usulan pokok pikiran DPRD,” ujar Deni.
Komisi III DPRD Samarinda akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. DPRD berharap Dishub mampu menjaga kualitas pekerjaan sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain membahas realisasi anggaran, Komisi III DPRD Samarinda juga memberikan perhatian terhadap rencana penerapan sistem parkir berlangganan. DPRD menilai program tersebut memiliki potensi meningkatkan tata kelola parkir, namun membutuhkan persiapan yang matang sebelum diberlakukan secara luas.
Deni menegaskan Dishub harus memastikan seluruh perangkat pendukung tersedia, mulai dari wilayah penerapan, aturan teknis, hingga standar operasional prosedur (SOP) bagi petugas parkir.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan kepastian layanan setelah mengikuti program parkir berlangganan. Jangan sampai terjadi pungutan tambahan akibat sistem yang belum berjalan dengan baik.
“Jangan sampai warga yang sudah membayar parkir berlangganan tetap dikenakan pembayaran lagi ketika berada di lapangan. Karena itu, kawasan penerapan harus dibuat jelas, termasuk aturan teknis dan SOP bagi petugas parkir,” tegas Deni.
Komisi III juga mendorong Dishub melakukan uji coba terlebih dahulu di sejumlah kawasan sebelum menerapkan program secara menyeluruh. Selain itu, mekanisme pembayaran perlu dibuat sederhana dan fleksibel agar masyarakat mudah mengikuti kebijakan tersebut.
Komisi III DPRD Samarinda turut mendorong peningkatan kualitas penerangan jalan umum (LPJU) di sejumlah kawasan. DPRD meminta Dishub segera melakukan perbaikan serta peremajaan terhadap fasilitas penerangan yang sudah tidak layak.
Beberapa ruas yang menjadi perhatian DPRD antara lain Jalan Pahlawan, Jalan Sutomo, Jalan S. Parman, hingga kawasan Jembatan Mahkota II. Peningkatan LPJU dinilai penting untuk mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di jalan.
Di sisi lain, DPRD Samarinda juga mendorong pemerintah kota mulai menyiapkan sistem transportasi massal sebagai solusi menghadapi pertumbuhan kendaraan pribadi yang terus meningkat.
Deni menilai transportasi publik yang nyaman, aman, dan mudah dijangkau masyarakat dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Kehadiran transportasi massal juga menjadi langkah strategis untuk menekan kemacetan serta mengurangi persoalan keterbatasan ruang parkir di masa mendatang.
“Jumlah kendaraan terus mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Masyarakat harus memiliki pilihan transportasi umum yang nyaman agar tidak selalu bergantung pada kendaraan pribadi. Dengan adanya alternatif tersebut, persoalan kemacetan dan parkir ke depan dapat diminimalkan,” pungkasnya.
(ADV)
