Ketua DPRD Kaltim Bantah Tuduhan Pengurangan Anggaran Beasiswa untuk Proyek Tertentu
SOROTMATA.ID – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, membantah keras tuduhan pengurangan anggaran beasiswa demi keuntungan proyek tertentu. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan merupakan fitnah yang merugikan institusi pemerintah.
Hasanuddin menjelaskan bahwa penganggaran di pemerintah dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan transparan.
“Proses penganggaran di pemerintahan sudah diatur dengan baik, dan semua dilakukan secara transparan. Tuduhan bahwa ada pengurangan anggaran untuk proyek tertentu demi keuntungan pribadi adalah tidak benar,” tegas Hasanuddin.
Tuduhan mengenai pengurangan anggaran beasiswa dan aliran keuntungan 10 persen dari proyek pokok pikiran (pokir) yang melibatkan Pj Gubernur Akmal Malik juga dibantah. Hasanuddin menegaskan bahwa program beasiswa sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pendidikan, dan setelah anggaran disahkan, eksekutif bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya.
“Program beasiswa sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pendidikan, dan eksekutif yang mengelola anggarannya setelah disahkan. DPRD memiliki peran dalam mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat, bukan dalam pengelolaan langsung anggaran tersebut,” ujarnya.
Menyikapi isu aliran keuntungan yang melibatkan Pj Gubernur, Hasanuddin menyarankan agar pihak yang menyebarkan isu tersebut mengonfirmasi langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Jika benar ada dana tersebut, Sekda adalah pihak yang paling tepat untuk memberikan keterangan. Kami mengajak semua pihak untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat tuduhan yang bisa merusak reputasi pemerintah,” lanjut Hasanuddin.
Lebih lanjut, Hasanuddin menekankan bahwa tuduhan semacam itu bisa berpotensi merusak citra pemerintah dan berdampak hukum. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD Kaltim selalu mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk proyek pokir yang berasal dari hasil reses anggota DPRD. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran proyek pokir berada di tangan eksekutif.
“Pokir adalah aspirasi masyarakat yang kami tampung saat reses. Pelaksanaan dan pengelolaan anggaran itu sepenuhnya berada di tangan eksekutif, bukan legislatif,” ujar Hasanuddin.
(Redaksi)
