100 Hari Rudy-Seno Dinilai Gagal, Mahasiswa Unmul Beri Nilai 3 dari 100 untuk Kinerja Pemprov Kaltim
SOROTMATA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji menerima rapor merah dari mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda atas kinerja 100 hari yang dilakukan Pemprov Kaltim.
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar tepat 100 hari masa kerja Rudy-Seno, mahasiswa menyatakan kekecewaan mendalam atas belum terlihatnya perubahan nyata yang dijanjikan selama masa kampanye.
Aksi dilakukan di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Rabu (4/6/2025) sore. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat dikoordinasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unmul menilai capaian 100 hari kerja Pemprov Kaltim sangat minim dan tidak menyentuh akar persoalan di daerah.
Presiden BEM KM Unmul, Muhammad Ilham Maulana, dalam orasinya menyebutkan bahwa evaluasi dari mahasiswa menghasilkan angka yang mengejutkan, hanya 3 dari 100 poin.
“Kalau ditanya dari angka 1 sampai 100, kami hanya bisa beri nilai 3. Kenapa? Karena dari delapan janji prioritas yang disampaikan Rudy-Seno, belum ada yang terlihat dampaknya secara nyata. Visi dan misi belum berbanding lurus dengan kondisi lapangan hari ini,” tegas Maulana.
Lima Tuntutan yang Jadi Sorotan Mahasiswa
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan pokok yang dianggap krusial untuk segera ditangani Pemprov Kaltim:
- Realisasi delapan program prioritas Rudy-Seno, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaannya sejauh ini.
- Penghentian pertambangan ilegal yang masih marak di berbagai daerah di Kaltim.
- Audit menyeluruh terhadap CSR perusahaan tambang, yang selama ini tidak transparan dan tidak dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.
- Perbaikan tata kelola lingkungan hidup, untuk menghentikan laju kerusakan ekologis yang kian mengkhawatirkan.
- Pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, termasuk jaminan ruang hidup yang aman dan adil.
“Kami menilai belum ada itikad serius dari pemerintah provinsi untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar ini. Kaltim hari ini sedang darurat ekologis, ruang hidup masyarakat adat semakin terhimpit oleh ekspansi tambang dan proyek-proyek besar,” ujar Maulana.
Meski digelar secara damai, aksi ini menjadi sorotan karena menunjukkan ketegasan suara mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil yang peduli terhadap arah pembangunan daerah. Mahasiswa juga membawa poster, spanduk kritik, dan simbolisasi “rapor merah” sebagai bentuk evaluasi kolektif.
Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat sendiri terdiri dari berbagai elemen organisasi kemahasiswaan lintas kampus, yang mengawal isu-isu lingkungan, pendidikan, sosial hingga hak masyarakat adat.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, hadir langsung menemui massa aksi dan menanggapi satu per satu tuntutan mahasiswa.
Di depan para pengunjuk rasa, Seno menjawab seluruh tuntutan. Utamanya tentang realisasi janji politik untuk membangun Kaltim yang lebih baik.
“Tentu ini menjadi tanggungjawab kita, walaupun tanpa demo pun kita akan selalu menyuarakan ke pusat. Yang Pertama, merealisasikan program prioritas, syukur Alhamdulillah saat ini kita juga menyelesaikan semua dasar hukumnya, dan mulai bulan Juli program pendidikan gratis akan diluncurkan untuk anak-anak semester satu,” jawab Seno.
Tak hanya itu, Seno bahkan juga memaparkan beberapa hal lain yang akan direalisasi. Tepatnya pada Januari-Februari 2026, yang akan merealisasikan pendidikan gratis bagi mahasiswa semester dua hingga delapan.
“Kemudian yang kedua, kita akan menghentikan pertambangan ilegal, ini adalah hal yang penting yang sudah menahun yang ada di Kaltim. Dan sudah ada beberapa laporan yang masuk pada saat 100 hari kerja kami. Dari 8 laporan, sudah ditindaklanjuti,” tambahnya.
Yang ketiga, lanjut Seno, pemerintah akan terus berkomitmen menagih janji CSR dunia pertambangan. Bahkan akan ditingkatkan hingga nilainya menyentuh angka satu triliun rupiah.
“Fungsinya untuk apa? Untuk memperbaiki sekolah-sekolah, untuk memperbaiki universitas universitas yang fisiknya tidak bagus dan juga untuk memberi insentif guru dan insentif dosen,” jawabnya.
Yang keempat, Seno menegaskan kalau di era kepemimpinannya bersama Gubernur Rudy Mas’ud juga akan memperbaiki tata kelola lingkungan hidup. Terakhir, pemerintah juga akan menuntut masyarakat Kaltim mengakui dan memenuhi hak masyarakat adat.
“Saya selalu Wakil Gubernur mewakili Gubernur Kaltim, kita akan bersama-sama untuk selalu mengedepankan hal-hal positif supaya Kaltim bisa lebih baik lagi dan bisa membuat sumber daya manusia Kaltim yang unggul dan sejantera,” tandasnya.
Di akhir aksi, mahasiswa menegaskan bahwa ini baru tahap awal pengawalan terhadap pemerintahan Rudy-Seno. Mereka berkomitmen akan terus hadir di ruang publik untuk mengawasi, mengkritisi, dan memberi tekanan agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada rakyat, lingkungan, dan masa depan Kalimantan Timur.
“Ini baru 100 hari, masih ada ribuan hari ke depan. Tapi kalau sejak awal sudah begini, kami khawatir lima tahun hanya akan jadi lembaran laporan indah yang tak dirasakan rakyat,” tutup Maulana.
(Redaksi)
