Pemerintah Siapkan APBN untuk Gaji Manajer dan Cicilan Kopdes Merah Putih
SOROTMATA.ID – Pemerintah menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penyangga awal bagi operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Skema ini tidak hanya mencakup pembayaran gaji manajer koperasi, tetapi juga menjamin pembayaran cicilan kredit Kopdes kepada bank-bank Himpunan Bank Negara (Himbara).
Dukungan tersebut diberikan agar 30 ribu Kopdes Merah Putih memiliki waktu untuk membangun kegiatan usaha hingga mampu menopang kebutuhan operasionalnya secara mandiri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran untuk membayar gaji para manajer Kopdes selama dua tahun pertama.
Namun, pemerintah belum mengungkapkan secara rinci total anggaran yang akan dialokasikan dari APBN.
“Penggajian manajer Kopdes sampai dua tahun ditanggung negara, ada hitungannya, enggak besar-besar amat,” ujar Purbaya.
Kopdes Didorong Segera Mandiri
Pemerintah berharap dukungan APBN pada masa awal dapat membantu Kopdes melewati fase pembentukan dan pengembangan usaha. Setelah koperasi mulai mencetak keuntungan, kegiatan operasional diharapkan dapat dibiayai dari hasil usaha tersebut.
Purbaya menilai penyaluran barang subsidi melalui Kopdes dapat menjadi salah satu aktivitas bisnis yang memberikan pemasukan bagi koperasi. Pada saat yang sama, pemerintah dapat memperketat pengawasan terhadap distribusi barang subsidi.
Ia meyakini sistem tersebut dapat mengurangi kebocoran yang selama ini terjadi dalam penyaluran subsidi.
“Saya akan expect penghematan yang signifikan dari barang-barang subsidi yang sebelumnya banyak bocor dimanfaatkan orang. Ke depan ketika koperasi sudah mulai jalan dan tim kita memonitor dengan betul, saya akan bisa hemat subsidi cukup banyak,” ujarnya.
Satgas Awasi Penyaluran Subsidi
Untuk mengawal skema tersebut, pemerintah membentuk satuan tugas yang melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan (BP) BUMN, dan Kementerian Koperasi.
Satgas akan memastikan distribusi barang subsidi melalui Kopdes berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah berharap pengawasan yang lebih ketat dapat mencegah penyalahgunaan sekaligus memastikan subsidi diterima masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Purbaya, penggunaan Kopdes sebagai jalur distribusi subsidi memberikan manfaat ganda. Pemerintah dapat mengurangi potensi kebocoran, sedangkan koperasi mendapatkan kegiatan usaha yang berpotensi menghasilkan keuntungan.
“Semuanya lewat Kopdes, dengan itu aja kalau dipastikan berjalan benar Kopdesnya sudah pasti untung itu,” ujarnya.
Cicilan Kredit Juga Dijamin APBN
Dukungan pemerintah tidak berhenti pada pembayaran gaji manajer. Purbaya sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah juga akan memastikan pembayaran cicilan kredit Kopdes kepada Himbara.
Pemerintah menjamin tidak akan terjadi gagal bayar selama persyaratan yang telah ditetapkan terpenuhi. Mekanisme pembayaran dilakukan setelah Kementerian Koperasi mengirimkan surat permintaan pembayaran kepada Kementerian Keuangan.
“Kita akan memastikan bahwa tidak akan ada kegagalan bayar sehingga perbankan akan tetap keadaannya. Nanti Pak Menteri Koperasi akan mengirim surat ke saya permintaan pembayarannya dan dengan syarat-syarat yang dijanjikan beliau,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (9/9).
Setelah menerima permintaan tersebut, Kementerian Keuangan akan mentransfer dana cicilan langsung ke rekening Himbara.
Purbaya memastikan pemerintah telah menyediakan anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut sehingga pembayaran tidak perlu menunggu tambahan anggaran.
“Uangnya ada, kan selama ini dianggarkan. Jadi, bukan bukan ABT, bukan dana bank, memang sudah ada disediakan,” katanya.
Melalui skema tersebut, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih dapat memanfaatkan masa dukungan APBN untuk membangun usaha, mengelola distribusi subsidi, dan akhirnya berdiri secara mandiri tanpa terus bergantung pada anggaran negara.
(*)
