DPR Desak Pengawasan MBG Diperketat Usai 352 Siswa Keracunan di Lombok Tengah
SOROTMATA.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan setelah 352 siswa dari sejumlah sekolah dasar (SD) di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan tersebut. Para siswa mengalami sejumlah keluhan, di antaranya muntah-muntah dan pusing.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meminta pemerintah tidak menganggap kejadian tersebut sebagai persoalan biasa. Ia mendesak agar penyebab dugaan keracunan segera ditelusuri secara menyeluruh dan pelaksanaan program MBG dievaluasi.
“Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh,” kata Sari dalam keterangan, Sabtu (12/9/2026).
BGN Diminta Evaluasi SPPG
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB II tersebut mengatakan pemerintah harus menempatkan aspek keamanan dan kualitas makanan sebagai prioritas dalam pelaksanaan MBG.
Menurut Sari, program tersebut merupakan program strategis pemerintah yang menyasar anak-anak. Karena itu, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) harus menjalankan standard operating procedure (SOP) secara disiplin.
Sari meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. Evaluasi tersebut, kata dia, harus mencakup kepatuhan SPPG dalam menjalankan seluruh prosedur yang telah ditetapkan.
Ia juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas apabila menemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan program.
“Evaluasi tidak cukup hanya mencari penyebab kejadian. Kita juga harus memastikan apakah seluruh SOP telah dijalankan dengan benar. Jika ada kelalaian, tentu harus ada sanksi tegas agar menjadi pembelajaran dan tidak terjadi lagi di tempat lain,” katanya.
DPR Awasi Pelaksanaan MBG
Sari menegaskan DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program MBG. Pengawasan tersebut tidak hanya menyasar pelaksanaan di lapangan, tetapi juga kinerja BGN dan SPPG di berbagai daerah.
“DPR akan proaktif mengawasi kinerja BGN dan SPPG melalui instrumen pengawasan yang dimiliki DPR. Kita juga akan mendorong pengawasan di daerah agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Menurut Sari, pemerintah tidak boleh mengukur keberhasilan MBG hanya berdasarkan jumlah penerima manfaat. Program tersebut juga harus menjamin makanan yang diberikan kepada anak-anak memenuhi standar kualitas dan keamanan.
“Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, dan memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman dan bergizi,” pungkas Sari.
(*)
