Wakil Wali Kota Samarinda Buka Rakor TPPS, Dorong Intervensi Stunting Tepat Sasaran Berbasis Data Valid
SOROTMATA.ID – Komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas terus diperkuat melalui berbagai langkah strategis.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri menegaskan stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak, tetapi merupakan persoalan pembangunan manusia yang menentukan kualitas generasi masa depan.
Sebab anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi gangguan perkembangan otak, penurunan kemampuan belajar, produktivitas yang rendah ketika dewasa, hingga meningkatnya risiko penyakit tidak menular.
Hal ini ditegaskan Saefuddin Zuhri saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Samarinda, Kamis (2/7/2026).
“Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Lebih dari itu, stunting merupakan persoalan pembangunan manusia. Anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi gangguan perkembangan otak, penurunan kemampuan belajar, produktivitas yang rendah ketika dewasa, hingga meningkatnya risiko penyakit tidak menular di kemudian hari,” kata Saefuddin.
Menurutnya, apabila Samarinda ingin menjadi kota yang maju, berdaya saing, dan menjadi pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur, maka investasi terbesar salah satunya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Karena itu, Pemerintah Kota Samarinda menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Penetapan Lokus Harus Berbasis Data Valid
Saefuddin menegaskan penetapan lokus stunting tidak boleh hanya menjadi pemenuhan administrasi perencanaan, melainkan harus pada data yang valid dan kondisi riil di lapangan.
“Penetapan lokus harus benar-benar berdasarkan pada data yang valid, kondisi riil di lapangan, serta mempertimbangkan berbagai indikator yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, kondisi sanitasi, akses air bersih, tingkat kemiskinan, pendidikan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, setiap intervensi yang kita lakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga memaparkan perkembangan Sebaran Data Keluarga Risiko Stunting (KRS) Kota Samarinda. Berdasarkan hasil pemetaan tahun 2024 dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025, jumlah keluarga berisiko stunting mengalami penurunan dari 21.540 keluarga menjadi 20.659 keluarga.
“Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai program dan intervensi yang telah kita lakukan mulai memberikan hasil positif. Namun demikian, capaian ini tidak boleh membuat kita berpuas diri, karena masih terdapat lebih dari dua puluh ribu keluarga yang memerlukan perhatian dan pendampingan secara berkelanjutan,” katanya.
Meski seluruh kecamatan mengalami penurunan jumlah keluarga risiko stunting, Saefuddin menyebut Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Utara masih menjadi wilayah dengan jumlah keluarga risiko stunting yang cukup tinggi sehingga perlu mendapat perhatian lebih melalui program yang tepat sasaran.
Apresiasi untuk Seluruh Pemangku Kepentingan
Ia turut mengapresiasi seluruh anggota TPPS, tenaga kesehatan, kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, hingga masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah-langkah strategis yang terukur, berbasis data, serta dapat segera diimplementasikan di lapangan. Mari kita perkuat koordinasi, sinergi, dan komitmen bersama agar setiap kebijakan yang kita ambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Usai pembukaan, rapat dilanjutkan dengan penyampaian materi dari sejumlah perangkat daerah dan mitra terkait. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda, drg. Deasy Evriyani, memaparkan isi Surat Keputusan (SK) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) serta penetapan lokus stunting di Kota Samarinda.
Selanjutnya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dr. Rudi Agus Riyanto, menyampaikan kondisi stunting terkini di Kota Samarinda berdasarkan perkembangan data dan hasil pemantauan di lapangan.
Sementara itu, TP Posyandu Kota Samarinda, Ns. Masdar, memberikan materi mengenai penyampaian data D/S Posyandu serta mekanisme penginputan aksi Bangda, sebagai bagian dari penguatan pelaporan dan evaluasi program percepatan penurunan stunting.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Samarinda berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan, data, serta langkah-langkah intervensi sehingga target percepatan penurunan stunting di Kota Samarinda dapat tercapai secara optimal.
(*)
