Tekanan Pasar Menguat, PDIP Dorong Pemerintah Fokus pada Kebijakan Domestik
SOROTMATA.ID – Di tengah tekanan yang melanda pasar keuangan Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah untuk lebih terbuka terhadap kritik publik dan tidak semata-mata menjadikan faktor eksternal sebagai penjelasan utama kondisi ekonomi.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang berada dalam kendali nasional di tengah gejolak global yang memengaruhi arus modal dan sentimen investor.
Menurutnya, tekanan pasar yang terlihat dari pelemahan rupiah, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), serta penurunan IHSG tidak bisa hanya dijelaskan oleh faktor eksternal seperti kebijakan ketat bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, maupun ketegangan geopolitik di kawasan Teluk.
“Kita tidak perlu menuding keluar, mengapa The Fed memilih kebijakan hawkish, dan Teluk terus bergejolak, karena itu di luar kendali kita,” ujar Said dalam keterangannya, Rabu (10/6).
Ia menegaskan bahwa pemerintah justru perlu memperkuat respons kebijakan dalam negeri untuk menghadapi tekanan pasar global yang tidak dapat dihindari.
“Justru yang harus kita persiapkan lebih terencana, dan eksekusi yang baik, adalah bagaimana mengatasi dolar, dan yield SBN yang mahal serta IHSG yang merosot. Ihwal pertama yang perlu kita lakukan, membuka diri terhadap kritik dan masukan,” imbuhnya.
Dorongan untuk Pemerintah Lebih Responsif
Said Abdullah menilai keterbukaan terhadap kritik menjadi langkah awal penting untuk memulihkan kepercayaan pelaku pasar. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu membangun komunikasi yang lebih produktif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan lembaga pemeringkat.
Ia juga mengingatkan bahwa sikap defensif atau inkonsistensi kebijakan dapat meningkatkan ketidakpastian pasar dan memperburuk kondisi ekonomi.
Menurutnya, pemerintah perlu menghindari pengumuman kebijakan yang masih bersifat prematur agar tidak menimbulkan spekulasi berlebihan di pasar keuangan.
“Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih premature, dan lebih membangun dialog multi stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan,” katanya.
Tiga Langkah Perbaikan Kebijakan Ekonomi
Dalam pandangannya, Said menyampaikan tiga langkah utama yang dapat ditempuh pemerintah untuk memperbaiki situasi ekonomi saat ini. Ia menyebut langkah tersebut merupakan masukan dari lembaga pemeringkat dan kalangan akademisi.
Pertama, pemerintah harus menjaga konsistensi kebijakan. Ia menilai inkonsistensi kebijakan dapat menggerus kepercayaan pelaku usaha dan investor, sehingga berdampak pada stabilitas pasar keuangan.
Kedua, pemerintah perlu mengelola kebijakan fiskal secara sehat dan disiplin. Said menyoroti rencana defisit RAPBN 2027 sebesar 1,8–2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai sinyal positif bagi pasar.
Ketiga, ia mendorong agar pemerintah menjaga tren perbaikan defisit anggaran dalam jangka pendek. Ia menyebut realisasi defisit yang lebih rendah dari target akan memperkuat kredibilitas fiskal Indonesia.
Harapan pada Disiplin Fiskal dan Kepercayaan Pasar
Said juga menyebut bahwa defisit APBN yang terkendali menjadi indikator penting bagi stabilitas ekonomi. Ia berharap realisasi defisit dapat terus menurun dari tahun ke tahun.
“Apalagi bila pada tahun ini realisasi defisit bisa lebih rendah, setidaknya 2,58 persen dari target APBN 2026 sebesar 2,68 persen, dan realisasi 2025, yang mencapai 2,81 persen. Ini menunjukkan tren positif,” katanya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Said berharap pemerintah dapat memperkuat kepercayaan pasar di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.
(*)
