DPRD Samarinda Soroti Antrean BBM di SPBU, Harap Cepat Teratasi
SOROTMATA.ID – Komitmen DPRD Kota Samarinda dalam mengawal pelayanan publik kembali ditunjukkan melalui respons cepat terhadap persoalan antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kondisi yang belakangan menjadi perhatian masyarakat itu dinilai perlu segera ditangani agar tidak mengganggu aktivitas dan mobilitas warga.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak tinggal diam melihat persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat serta kelancaran roda perekonomian daerah.
“Kalau pasokan BBM berkurang, dampaknya tentu akan dirasakan masyarakat karena bisa menimbulkan berbagai kerugian,” ujar Helmi Abdullah.
Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Samarinda berencana menugaskan Komisi II untuk melakukan koordinasi dengan PT Pertamina dan instansi terkait. Langkah tersebut diharapkan mampu memetakan penyebab antrean sekaligus mencari solusi agar distribusi BBM kembali berjalan optimal.
Antisipasi Peningkatan Kebutuhan BBM
Menurut Helmi, upaya tersebut menjadi semakin penting mengingat Samarinda dalam waktu dekat akan menghadapi berbagai agenda peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum tersebut diperkirakan akan meningkatkan aktivitas masyarakat, sehingga kebutuhan BBM juga diprediksi mengalami kenaikan.
Karena itu, DPRD berharap seluruh pihak dapat bersinergi memastikan pasokan BBM tetap aman agar masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
“Harapan kami, kondisi ini segera membaik sehingga distribusi BBM kembali normal,” kata Helmi.
Ia juga menyoroti tingginya antrean yang terjadi di sejumlah SPBU. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah selisih harga antara Pertalite dan Pertamax yang cukup signifikan sehingga sebagian besar masyarakat memilih membeli BBM bersubsidi.
Meski demikian, Helmi menjelaskan bahwa persoalan distribusi BBM tidak dapat dipandang hanya dari sisi daerah. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor eksternal yang turut memengaruhi kondisi tersebut, termasuk kebijakan pemerintah pusat dan dinamika geopolitik global.
Ia mencontohkan situasi di Selat Hormuz yang berdampak pada rantai pasok energi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan distribusi membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Mudah-mudahan situasi yang memengaruhi distribusi BBM juga segera berakhir sehingga pasokan kembali lancar,” pungkas Helmi Abdullah.
(advdprdsmd)
