Perluas Akses Pendidikan, Pemprov Kaltim Bangun Sekolah Rakyat Permanen
SOROTMATA.ID – Program Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur bersiap memasuki babak baru. Pemprov Laltim kini kini memfokuskan langkah pada pematangan lahan dan administrasi sebagai persiapan pembangunan sekolah permanen yang berjalan berlangsung pada 2026 hingga 2027.
Pemprov Kaltim menilai tahapan ini menjadi fondasi penting agar pembangunan fisik Sekolah Rakyat berjalan tertib, sesuai regulasi, dan tidak menimbulkan persoalan hukum. Setelah tahap awal berjalan dengan memanfaatkan fasilitas sementara, pemerintah daerah mulai mengarahkan program ke pembangunan jangka panjang.
Pemprov Kaltim Perkuat Infrastruktur Sekolah Rakyat
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menyampaikan bahwa pengembangan Sekolah Rakyat terus menunjukkan kemajuan. Pada tahap lanjutan, satu lokasi permanen di kawasan Jalan Stadion Palaran, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, telah memasuki tahapan kontrak.
Lokasi tersebut sebagai titik peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat yang pelaksanaannya secara serentak secara nasional, menandai komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan.
“Untuk tahap lanjutan, pembangunan Sekolah Rakyat di Palaran sudah masuk proses kontrak. Ini menjadi salah satu tonggak penting karena akan menjadi sekolah permanen,” ujar Andi, Jumat (16/1/2026).
Kegiatan Belajar Masih Gunakan Fasilitas Sementara
Sambil menunggu pembangunan gedung permanen, Pemprov Kaltim memastikan kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat tetap berjalan. Saat ini, pemerintah memanfaatkan fasilitas SMA Negeri 16 Samarinda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).
Pemanfaatan fasilitas tersebut bertujuan agar peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan meski pembangunan fisik belum mulai.
Tiga Daerah Akan Bangun Sekolah Rakyat Permanen
Hasil evaluasi kesiapan lahan mendorong Pemprov Kaltim mengusulkan tiga lokasi tambahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat secara permanen. Pemerintah menargetkan pembangunan di ketiga lokasi tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2026 hingga 2027.
“Berdasarkan hasil evaluasi kesiapan lahan, kami menetapkan tiga lokasi tambahan yang rencananya pembangunannya permanen pada periode 2026 hingga 2027,” jelas Andi.
Ketiga lokasi tersebut berada di Bukit Biru, Kabupaten Kutai Kartanegara; kawasan Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara; serta wilayah Sekambing, Kota Bontang. Lokasi-lokasi ini menjadi pilihan karena mempunyai nilai strategis untuk menjangkau kelompok sasaran Sekolah Rakyat.
Lahan Siap, Tinggal Penyesuaian Teknis
Andi menuturkan bahwa secara prinsip lahan di ketiga lokasi telah siap. Namun, pemerintah masih perlu menyelesaikan sejumlah penyesuaian teknis berskala kecil agar proses pembangunan tidak mengalami hambatan.
“Secara prinsip lahan sudah siap. Tinggal ada penyesuaian teknis kecil yang harus dirampungkan agar tidak menghambat proses pembangunan ke depan,” katanya.
Kementerian PUPR Lakukan Peninjauan Lapangan
Pemprov Kaltim juga melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam proses verifikasi lokasi. Melalui Satuan Kerja Sarana Strategis Kalimantan Timur, Kementerian PUPR telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan.
Hasil peninjauan tersebut menyatakan bahwa ketiga lokasi memenuhi kriteria awal untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Hasil peninjauan lapangan oleh Kementerian PUPR sudah kami sampaikan dan dikoordinasikan ke Jakarta. Ketiga lokasi tersebut diusulkan untuk masuk ke tahap pembangunan fisik berikutnya,” terang Andi.
Pembangunan Menunggu Dokumen Pendukung
Meski mempunyai nilai layak, pembangunan fisik belum dapat mulai. Pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah dokumen pendukung, seperti sertifikasi dan status lahan, surat bebas sengketa, dokumen AMDAL, serta kajian lalu lintas karena luas lahan masing-masing lokasi melebihi lima hektare.
Tunggu DED Sebagai Acuan Konstruksi
Andi menambahkan bahwa seluruh dokumen pendukung akan berlanjut setelah terbitnya Detailed Engineering Design (DED) dari Kementerian Pekerjaan Umum. DED tersebut akan menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi.
“Kami menunggu DED dari Kementerian PU. Setelah itu, penyusunan dokumen pendukung bisa kami lanjutkan secara paralel agar kontrak pembangunan dapat dimulai pada 2026,” jelasnya.
Sekolah Rakyat Fokus Putus Rantai Kemiskinan
Lebih lanjut, Andi menegaskan bahwa ini merupakan kebijakan strategis Pemprov Kaltim untuk memutus mata rantai kemiskinan. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan 2 berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Pendidikan menjadi instrumen utama untuk menciptakan mobilitas sosial,” pungkas Andi.
Dengan pematangan lahan yang terus berjalan dan dukungan lintas kementerian, Pemprov Kaltim optimistis program Sekolah Rakyat dapat berkembang sesuai rencana dan memberikan dampak nyata bagi pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Timur.
(tim redaksi)
