Pemprov Kaltim Siapkan Jalan Tepi Air, Solusi Jangka Panjang Urai Kemacetan Kota Penyangga IKN

SOROTMATA.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mematangkan langkah strategis untuk mengatasi persoalan kemacetan di kota-kota utama penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu solusi yang kini masuk dalam agenda perencanaan Pemprov Kaltim adalah pembangunan jalan tepi air (waterfront road) di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Proyeksi ini menjadi infrastruktur alternatif yang mampu memperlancar arus lalu lintas sekaligus memperkuat konektivitas wilayah.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa rencana pembangunan jalan tepi air tersebut masih berada pada tahap awal perencanaan. Meski demikian, Pemprov Kaltim telah memiliki gambaran kebutuhan anggaran yang tergolong besar, dengan estimasi total mencapai sekitar Rp7 triliun untuk dua kota.

“Masih dalam tahap perencanaan. Perkiraan kami untuk Samarinda sekitar Rp2 triliun, sedangkan Balikpapan kurang lebih Rp5 triliun,” ujar Rudy Mas’ud.

Jalan Tepi Air Jadi Strategi Antisipasi Lonjakan Mobilitas IKN

Menurut Rudy, Pemprov Kaltim memandang pembangunan jalan tepi air sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menyiapkan Samarinda dan Balikpapan menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi seiring beroperasinya IKN. Ia menegaskan bahwa tanpa penambahan jalur alternatif, beban lalu lintas di dua kota tersebut akan semakin berat.

“Kita ingin menyiapkan infrastruktur sejak sekarang. Ketika IKN mulai beroperasi, Samarinda dan Balikpapan tidak lagi terbebani kemacetan,” tegasnya.

Rudy menjelaskan bahwa kondisi lalu lintas di Samarinda dan Balikpapan saat ini sudah menunjukkan tingkat kepadatan yang tinggi, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja, jam masuk dan pulang sekolah, serta akhir pekan dan hari libur. Peningkatan arus kendaraan menuju dan dari kawasan IKN berpotensi memperparah kemacetan jika tidak ada pencegahan sejak dini.

Rencana Waterfront Road Samarinda Sepanjang Tepian Sungai Mahakam

Untuk Kota Samarinda, Pemprov Kaltim merancang pembangunan jalan tepi air yang membentang dari kawasan Jembatan Mahkota II hingga Selili. Jalur ini dinilai strategis karena berada di sepanjang tepian Sungai Mahakam dan dapat berfungsi sebagai jalur alternatif bagi kendaraan yang selama ini bergantung pada jalur padat di pusat kota.

“Kalau Samarinda, kita melihat jalur tepi Sungai Mahakam ini sangat potensial. Dengan adanya jalan tepi air, beban lalu lintas di jalur-jalur utama bisa kita bagi,” kata Rudy.

Ia menambahkan, keberadaan waterfront road di Samarinda tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga membuka peluang penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib dan terencana. Meski demikian, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa fungsi utama pembangunan ini tetap untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas.

Balikpapan Disiapkan Jalur Tepi Laut dari Bandara hingga Monpera

Sementara itu, di Kota Balikpapan, Pemprov Kaltim merancang jalur jalan tepi air yang menghubungkan kawasan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan hingga Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) di depan Markas Kodam VI/Mulawarman. Jalur ini diproyeksikan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman.

Rudy menilai karakter geografis Balikpapan yang berbatasan langsung dengan laut memberikan peluang besar untuk pengembangan jalan tepi air yang efektif dan fungsional.

“Selain fungsi lalu lintas, waterfront ini juga bisa kita tata menjadi kawasan yang lebih tertib dan berdaya guna. Tapi yang utama tetap soal konektivitas dan kelancaran arus kendaraan,” ujarnya.

Skema Pembiayaan Masih Menunggu Studi Kelayakan

Terkait pembiayaan, Rudy menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim berharap pendanaan proyek jalan tepi air dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, khususnya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, seluruh rencana tersebut masih menunggu hasil studi kelayakan.

“Semua masih dalam tahap perencanaan. Harapannya PAD Kaltim terus meningkat, sehingga pembangunan waterfront ini bisa terealisasi dan APBD kita mampu menanggungnya,” jelas Rudy.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak ingin tergesa-gesa merealisasikan proyek bernilai triliunan rupiah tanpa kajian matang dari sisi teknis, lingkungan, dan kemampuan fiskal daerah.

“Kita harus pastikan ini betul-betul feasible, baik dari sisi teknis, anggaran, maupun dampak lingkungannya. Jangan sampai nanti justru menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.

Infrastruktur Penyangga IKN Harus Siap Jangka Panjang

Rudy juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur harus selaras dengan visi pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung keberadaan IKN. Menurutnya, kota-kota penyangga memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran sistem konektivitas kawasan.

“Kaltim ini wajah depan IKN. Kalau kota-kota penyangganya macet dan infrastrukturnya tidak siap, itu akan mengganggu keseluruhan sistem,” katanya.

Meski masih dalam tahap perencanaan, wacana pembangunan jalan tepi air ini mendapat perhatian luas karena menyentuh persoalan klasik yang selama ini dirasakan masyarakat. Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan solusi infrastruktur yang berkelanjutan.

“Yang kita pikirkan bukan hanya hari ini, tapi bagaimana Samarinda dan Balikpapan 10–20 tahun ke depan. Infrastruktur harus kita siapkan dari sekarang,” pungkas Rudy Mas’ud.

(tim redaksi)