Pemerintah Rencanakan Pemindahan 6 Ribu Warga Yogyakarta ke IKN, DPRD Kaltim Beri Tanggapan
SOROTMATA.ID — Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata.
Disamping pembangunan IKN yang terus bejalan, Pemrintah Juga berencana memindahkan 6 ribu warga Yogyakarta ke IKN Nusantara.
Rencana pemindahan ribuan warga Yogyakarta ini lantas mendapatkan tanggapan dari Legislatif Kaltim.
Seperti yang disuarakan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyampaikan, kebijakan tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Menurutnya, dampaknya terhadap kesejahteraan dan kebutuhan para pendatang perlu dipertimbangkan dengan serius dalam pelaksanaan rencana transmigrasi tersebut.
“Pemerintah wajib menjamin bahwa para transmigran memiliki jaminan kehidupan selama dua tahun, sehingga mereka bisa mandiri. Kebutuhan dasar seperti makanan dan perlengkapan rumah tangga perlu dijamin,” ucap politisi asal PDI Perjuangan itu.
Sebagaimana diketahui, rencana transmigrasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan sektor pertanian.
Kendati demikian, Samsun menegaskan bahwa sumber daya manusia (SDM) lokal di Kaltim juga memiliki potensi yang setara dengan SDM dari luar daerah.
Ia menegaskan bahwa pengetahuan lokal dan pemahaman tentang kondisi wilayah menjadi keunggulan bagi masyarakat setempat.
“Program transmigrasi bukanlah hal yang sederhana. Ini pasti akan memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Tetapi, jika ada individu dari luar Kaltim yang ingin bekerja atau mencapai kemandirian di sini, mereka pasti akan diterima dengan baik oleh komunitas lokal,” ungkapnya.
Samsun percaya pada potensi SDM di Kaltim untuk mengembangkan sektor pertanian.
Ia menekankan perlunya memanfaatkan kapasitas SDM secara maksimal dalam menghadapi tantangan ini.
Ia mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat setempat.
“Di Kaltim memiliki banyak petani dan lahan yang tersedia. Yang diperlukan hanyalah arahan yang tepat dari Badan Otorita untuk mengoptimalkannya,” pungkasnya.
(Advertorial)
