Golkar Sebut Pelatihan Tak Cukup Cegah Korupsi Kepala Daerah, Soroti Mahalnya Biaya Politik
SOROTMATA.ID – Usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar partai politik memperkuat kaderisasi dan memberikan pelatihan kepada calon kepala daerah mendapat tanggapan dari Partai Golkar.
Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kepala daerah kerap terjerat kasus korupsi.
Menurut Sarmuji, tingginya biaya politik dalam sistem pilkada saat ini menjadi penyebab utama yang harus dibenahi. Ia menilai persoalan itu perlu menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada.
“Problem ini bisa selesai kalau kita mau jujur pada diri sendiri. Sebenarnya hampir semua mengakui bahwa akar persoalan pada biaya politik yang mahal dengan sistem pemilukada sekarang,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).
Ia mengatakan berbagai kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah akan terus berulang apabila pembenahan hanya berfokus pada pembinaan tanpa menyentuh penyebab utamanya.
“Tapi begitu bicara solusi, sebagian dari kita tidak menengok lagi akar persoalannya. Ibarat memberikan obat tapi tidak mengacu pada diagnosis yang benar dan diyakini. Kalau kita tidak jujur pada apa yang kita rasakan, sampai kapan pun persoalan akan terus berulang,” ujarnya.
Sarmuji menegaskan setiap partai politik, termasuk Golkar, telah berulang kali mengingatkan kader yang menjabat sebagai kepala daerah agar menghindari praktik korupsi. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak cukup jika sistem yang memunculkan biaya politik tinggi tidak ikut diperbaiki.
“Berkali-kali imbauan, briefing, instruksi sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Tapi apakah selesai dengan itu? Saya rasa tidak, jika akar persoalannya tidak disentuh,” katanya.
Karena itu, Sarmuji mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada turut mengatur perubahan yang dapat mengatasi tingginya biaya politik.
“Sangat perlu diatur dalam pembahasan RUU Pilkada,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta partai politik memperkuat sekolah partai dan proses kaderisasi sebelum mengusung calon kepala daerah. Menurut Tito, pembekalan tersebut penting agar calon kepala daerah memahami tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah sejak awal.
“Wah, ini mancing-mancing ini. Itu kita serahkan kepada pembuat undang-undang ya, apakah mau melalui DPRD, nggak dilarang loh oleh konstitusi. Tinggal mengubah Undang-Undang Pilkada saja. Konstitusi kita hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Demokratis bisa langsung, bisa perwakilan,” kata Tito di DPR.
“Tapi serahkan kepada (pembuat UU) yang mungkin perlu dipertimbangkan pendapat saya, ini partai-partai yang betul-betul sekolah partainya diperkuat,” lanjutnya.
Tito juga mengusulkan agar setiap calon kepala daerah mengikuti pelatihan mengenai birokrasi, tata kelola pemerintahan, hingga penyusunan APBD. Ia menyatakan Kemendagri siap memberikan materi bersama KPK dan lembaga terkait lainnya.
“Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu. Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya nggak dibohongin sama stafnya,” ungkapnya.
Tito menambahkan pemerintah hanya dapat melakukan pembinaan terhadap kepala daerah karena mereka dipilih melalui mekanisme pilkada.
“Rekrutmen kepala daerah ini kan melalui Pilkada. Beda kalau saya dulu kan pernah Kapolri. Itu kapolres, kapolda saya tunjuk. Pagi saya tunjuk, sorenya saya ganti bisa. Pilkada nggak bisa, ini kan pilkada kan dipilih oleh rakyat,” katanya.
(*)
