Polemik Ijazah Gibran Berujung Wacana Pemakzulan, Ini Kata Surya Paloh
SOROTMATA.ID – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan setelah muncul polemik terkait dokumen pendidikan yang digunakannya dalam pencalonan Pilpres 2024.
Menanggapi isu tersebut, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan pemakzulan dapat ditempuh apabila seluruh persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada alternatif penyelesaian lainnya.
Paloh menyampaikan pernyataan itu seusai menghadiri acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11) malam. Ia menegaskan, setiap langkah harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh.
Surya Paloh Prihatin dengan Polemik Ijazah Gibran
Meski membuka kemungkinan pemakzulan melalui jalur konstitusional, Paloh mengaku prihatin dengan persoalan yang kini melibatkan Gibran.
Menurutnya, polemik tersebut bukan sesuatu yang seharusnya disambut dengan kegembiraan. Sebab, persoalan itu menyangkut sesama anak bangsa dan dapat menimbulkan keprihatinan di tengah masyarakat.
“Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” katanya.
Paloh juga mengingatkan bahwa rakyat telah memberikan mandat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memimpin Indonesia selama periode 2024-2029 melalui Pemilu 2024.
Namun, pemerintahan yang baru berjalan sekitar dua tahun justru harus menghadapi polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran.
“Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan,” ucap Paloh.
Ia menegaskan, masyarakat tidak seharusnya merayakan persoalan yang menimpa sesama warga negara.
“Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air,” lanjutnya.
Putusan MA dan MK Jadi Pemicu Polemik
Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan mengenai keabsahan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Muhammad Subhan Palal.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan Suket penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sementara itu, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan dalam sidang Selasa (6/10), menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
(*)
