Transformasi Digital dan AI Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Transparan
SOROTMATA.ID – Pemerintah terus memperkuat langkah transformasi digital di berbagai sektor sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola anggaran negara yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Penguatan ini dilakukan melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga dalam satu ekosistem digital nasional yang saling terhubung.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sistem pemerintahan modern.
Luhut menilai hal ini akan mampu mempersempit ruang terjadinya korupsi dan kebocoran anggaran.
Menurut Luhut, pemerintah saat ini tengah membangun sebuah ekosistem digital yang memungkinkan berbagai data dari kementerian dan lembaga terhubung dalam satu sistem.
Integrasi data tersebut akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih akurat, mempercepat layanan publik, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
Dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026), Luhut menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga menciptakan sistem yang dapat meminimalkan peluang penyimpangan.
“Dan itu akan membuat efisien, dan kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi,” kata Luhut.
Potensi Penghematan Mencapai Ribuan Triliun Rupiah
Luhut memperkirakan penerapan sistem digital secara menyeluruh dapat menghasilkan penghematan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar.
Ia menyebut potensi efisiensi tersebut dapat mencapai antara Rp1.500 triliun hingga Rp2.000 triliun.
Menurutnya, angka tersebut berasal dari berbagai potensi kebocoran anggaran yang selama ini masih terjadi di sejumlah sektor.
Selain itu, perbaikan tata kelola sumber daya alam, khususnya mineral kritis, juga dinilai dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan penerimaan negara.
“Saya kira ribuan triliun, mungkin Rp 1.500 triliun, mungkin Rp 2.000 triliun. Angkanya, ada tadi data, saya nggak ingat semua. Kebocoran dan juga seperti tadi yang Presiden bilang critical mineral, itu sangat terkontrol,” tuturnya.
Meski demikian, angka tersebut masih berupa estimasi potensi yang dapat dicapai apabila sistem digital berjalan optimal dan seluruh proses pengelolaan data serta pengawasan berlangsung secara efektif.
SIMBARA Jadi Contoh Implementasi Digitalisasi
Sebagai contoh implementasi digitalisasi yang telah berjalan, Luhut menyoroti penggunaan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA). Sistem tersebut telah diterapkan dalam pengelolaan komoditas batu bara dan kini mulai diperluas untuk sektor nikel.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau alur produksi, distribusi, hingga penerimaan negara secara lebih transparan dan terintegrasi. Dengan demikian, peluang terjadinya penyimpangan dapat ditekan karena setiap aktivitas tercatat dalam sistem yang dapat diawasi lintas instansi.
“Jadi pakai sistem ini. Dan kita coba dengan SIMBARA kan, SIMBARA kan sudah, batu bara, SIMBARA nikel sudah. Ini tinggal mengembangkan terus aja ini,” tambah Luhut.
Sistem Perlindungan Sosial Berbasis AI Diluncurkan Akhir Tahun
Selain memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam, pemerintah juga menyiapkan sistem perlindungan sosial (perlinsos) digital berbasis AI. Luhut menyebut pemerintah menargetkan peluncuran sistem tersebut pada Oktober hingga November 2026.
Pemerintah berharap teknologi AI dapat membantu meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial sehingga program perlindungan sosial menjadi lebih tepat sasaran.
Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas data dan ketepatan penyaluran bantuan diperkirakan mampu menciptakan efisiensi belanja negara sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun atau setara dengan US$10 miliar hingga US$15 miliar.
Namun, keberhasilan program tersebut tetap bergantung pada kualitas data yang digunakan, kemampuan integrasi sistem, serta konsistensi pelaksanaan di lapangan. Pemerintah juga menekankan pentingnya penerapan jejak audit yang jelas dalam setiap perubahan data agar seluruh proses dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap digitalisasi dapat menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel di masa depan.
(*)
