AMAK Kaltim Tuntut Kepemimpinan Rudy Mas’ud Transparan, Tolak Borneo Jadi Sarang KKN
SOROTMATA.ID – Dalam orasinya di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jumat (25/7/2025), Koordinator AMAK Kaltim, Faisal Hidayat menyerukan perlawanan terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia menuntut Gubernur Rudy Mas’ud untuk memimpin dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar Kaltim terbebas dari skandal yang mencederai kepercayaan publik.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Jumat (25/7/2025). Dalam aksi tersebut, mereka mengangkat isu utama tentang melemahnya integritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud.
Koordinator aksi, Faisal Hidayat, dalam orasinya menyuarakan pentingnya peran mahasiswa dan masyarakat untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa dugaan praktik nepotisme yang kian mencuat tidak bisa dibiarkan terus berkembang tanpa kontrol sosial yang kuat.
“Kami minta kepada Gubernur Kaltim agar transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami menginginkan Kaltim bebas dari praktik KKN,” tegas Faisal.
Aksi juga diwarnai dengan pembakaran ban sebagai simbol perlawanan, sebagai bentuk penegasan terhadap keseriusan massa aksi dalam menyikapi kabar dugaan nepotisme di lingkungan keluarga besar Pemprov Kaltim.
Faisal menambahkan bahwa praktek KKN bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan hukum negara. Dugaan nepotisme yang disampaikan mencakup praktik pengambilan fee dari proyek-proyek pemerintah, yang disebut-sebut dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di lingkaran dalam Pemprov Kaltim.
“Menurut informasi yang kami terima, ada inisial BR sebagai operator lapangan pengambil fee, lalu diteruskan ke oknum berinisial H. Kami minta permainan ini diselidiki oleh Kejati Kaltim,” seru Faisal.
Desakan agar pemerintah membuka ruang transparansi juga dilontarkan oleh peserta aksi lainnya. Mereka meminta agar semua proses pengadaan proyek dan penempatan jabatan dilakukan secara terbuka, tanpa intervensi kepentingan pribadi atau keluarga.
Rijal salah satu orator aksi, juga menyebut dugaan nepotisme yang terjadi dilingkar kekuasaan tak hanya melibatkan orang terdekat. Namun juga adanya dugaan nepotisme perusahaan dilingkungan Pemprov Kaltim dengan tepidana Rafel Alun dalam rangka memanipulasi laporan pajak.
“Ini bahaya ketika pejabat tinggi kaltim bekerjasama dengan terpidana kasus pajak, kami minta ini diusut tuntas,” ujar Rijal.
Untuk diketahui, perusahaan yang diduga melakukan skandal pajak adalah PT. BKE, perusahaan minyak yang berkantor di Samarinda. Potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp1 triliun, angka fantastis yang jika merujuk pada Pasal 39 ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
“Belum selesai rakyat menelan rasa pahit, tiba-tiba proyek renovasi Gedung DPRD Kaltim muncul bak jamur di musim lembap. Tumbuh cepat, beraroma busuk. Renovasi yang katanya untuk kenyamanan kerja wakil rakyat, justru tercium sebagai proyek ambisius dengan potensi mark-up yang menggiurkan. Anggaran yang digunakan berasal dari APBD, uang rakyat namun penggunaannya seolah-olah seperti dana warisan pribadi,” beber Rijal.
Menanggapi aksi tersebut, Pemprov Kaltim yang diwakili oleh Imanudin, Kepala Bagian Pemerintahan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaProv Kaltim, menyatakan bahwa pihaknya menerima seluruh aspirasi mahasiswa dan akan meneruskannya ke pimpinan.
“Kami dalam kesempatan ini menerima, lalu biasanya kami teruskan ke pimpinan terhadap tuntutan dari mahasiswa ataupun masyarakat,” ujar Imanudin.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa dugaan nepotisme bukanlah hal yang bisa diproses secara internal oleh Pemprov Kaltim.
“Kan harus ada proses hukum berikutnya. Tapi baguslah kalau ada kontrol sosial seperti ini, bagi kami juga sebagai bahan perhatian,” tandasnya.
(Redaksi)
