DPRD Kaltim Soroti Belum Optimalnya Kontribusi Alur Sungai Sumbang PAD
SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menyatakan provinsi yang berjuluk Benua Etam tidak bisa terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.
Ia mengatakan, diperlukan keberanian dan langkah konkret untuk mengelola potensi alur sungai sebagai aset ekonomi daerah.
Sapto lantas menyoroti tidak optimalnya pemanfaatan alur sungai sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dirinya menyebut kondisi ini sebagai bentuk kelalaian serius yang sudah berlangsung terlalu lama.
“Selama ini, tidak ada satu rupiah pun yang disumbang alur sungai untuk PAD. Ini bukan sekadar kekurangan, ini bentuk pembiaran,” ungkapnya. Senin (5/5/2025).
“Kalau jalur persuasif tidak berhasil, maka tindakan tegas harus diambil. Ini bukan kehendak pribadi, tapi suara masyarakat Kaltim,” ucapnya.
Sapto menjelaskan keberhasilan Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam mengelola Sungai Barito yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi PAD.
“Kami dari Komisi II telah melihat langsung ke Barito. Mereka serius mengelola sungai untuk kepentingan daerah, dan kita bisa meniru itu,” ujarnya
Lebih lanjut, ia menyoroti masih digunakannya Perda Nomor 1 Tahun 1989 sebagai dasar hukum pengelolaan sungai, yang dinilainya sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Ia mendesak agar regulasi baru segera disusun untuk mengatur pengelolaan alur sungai hingga 12 mil ke laut.
“Kita perlu regulasi baru yang mengatur seluruh alur sungai. Tanpa dasar hukum yang kuat, daerah ini akan terus dirugikan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, politisi dari partai Golkar itu mengajak seluruh pihak, baik legislatif, eksekutif, hingga masyarakat, untuk mendukung perjuangan kemandirian ekonomi Kaltim.
“Ini bukan semata soal pendapatan daerah, tapi juga harga diri dan masa depan ekonomi Kalimantan Timur,” ucapnya.
(ADV/*)
