DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov tidak Lengah dengan Raihan Opini WTP
SOROTMATA.ID – Pemerinta Provinsi Kalimantan Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ini merupakan raihan yang ke ke-12 secara berturut-turut yang diperoleh provinsi yang berjuluk Benua Etam ini.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengingatkan ke pemerintah provinsi agar tidak terlena dengan raihan ini.
“Prestasi ini patut diapresiasi, tetapi jangan membuat kita lengah. Di tengah percepatan pembangunan dan tekanan fiskal tinggi, kita butuh sistem keuangan yang lebih adaptif dan akuntabel,” tegas Hasanuddin belum lama ini.
Politisi Partai Golkar ini menyebut bahwa keberhasilan meraih WTP bukan akhir dari pekerjaan, melainkan titik awal dari tanggung jawab yang lebih besar.
Hasanuddin lantas menyoroti temuan BPK sebanyak 27 dan 63 rekomendasi dalam laporan keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2024.
“WTP bukan berarti tanpa masalah. Justru catatan BPK menunjukkan masih ada hal-hal mendasar yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Dalam konteks pembangunan yang terpusat di wilayah Kaltim menyusul proyek IKN, Hasanuddin menekankan pentingnya menyusun anggaran yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.
“Setiap rupiah harus tepat sasaran. Kebijakan fiskal yang asal-asalan akan langsung berdampak pada pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat,” lanjutnya.
DPRD, katanya, akan meningkatkan fungsi pengawasan untuk memastikan anggaran digunakan secara bijak dan berkelanjutan.
Terutama karena posisi Kaltim kini menjadi pusat perhatian nasional dalam proses pemindahan ibu kota negara.
“Transparansi dan akuntabilitas harus jadi prinsip utama. Jangan sampai WTP hanya jadi simbol administratif, tapi tidak mencerminkan kualitas keuangan yang sesungguhnya,” tegas Hasanuddin.
(ADV/*)
