Ribuan Koperasi Masih Menunggu Verifikasi, Pemerintah Targetkan Soft Launching Oktober
SOROTMATA.ID – Pemerintah menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan mulai beroperasi secara terbatas pada Oktober 2026, meski ribuan unit masih dalam tahap verifikasi.
Dari 23.000 bangunan koperasi yang telah selesai dibangun, sebanyak 17.000 unit belum lolos validasi sehingga jumlah koperasi yang siap beroperasi bulan depan belum bisa dipastikan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah tetap menargetkan soft launching operasional KDKMP mulai Oktober.
Tahapan verifikasi menjadi salah satu proses yang harus diselesaikan sebelum koperasi menjalankan kegiatan secara penuh.
“Dan mungkin bulan Oktober ini juga sudah mulai soft launching untuk operasionalnya, gitu,” ujar Ferry saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).
Ferry belum merinci jumlah KDKMP yang akan siap beroperasi pada bulan depan. Ia hanya menyebut pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 23.000 bangunan KDKMP.
Ribuan Koperasi Masih Diverifikasi
Ferry menyampaikan perkembangan pembangunan tersebut dalam sambutannya pada Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II. Menurut dia, penyelesaian bangunan menjadi salah satu tahapan dalam pembentukan KDKMP, sedangkan pemerintah masih harus memastikan kesiapan masing-masing koperasi.
“Sudah 23.000 bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Yang sudah 100 persen selesai dibangun. Dan sudah ada 17.000 yang sekarang sedang dalam proses verifikasi validasinya,” katanya dalam sambutan Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II.
Pemerintah kini menyiapkan tata kelola operasional KDKMP setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden terkait koperasi tersebut.
“Dan dalam waktu tidak terlalu lama lagi, kita akan siap untuk operasional karena Peraturan Presiden tentang tata kelola operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah ditandatangani Presiden,” beber ia.
Salurkan Subsidi hingga Serap Produk Warga
Ferry menjelaskan KDKMP akan menjalankan sejumlah fungsi ekonomi dan sosial di tingkat desa dan kelurahan. Koperasi akan menyalurkan barang subsidi, seperti minyak goreng, pupuk, beras SPHP, dan LPG 3 kilogram.
KDKMP juga akan menjadi offtaker bagi produk masyarakat setempat. Hasil pertanian, peternakan, dan perikanan akan masuk dalam produk yang dapat diserap koperasi.
Selain itu, KDKMP akan menyalurkan sejumlah program pemerintah pusat, termasuk BLT, bansos, bantuan pangan non-tunai, dan PKH.
“Jadi memang ini agak merubah mata rata distribusinya, tetapi ini diputuskan oleh Bapak Presiden semata-mata adalah supaya masyarakat menerima hak dari barang-barang bersubsidi itu bisa mendapatkan harga dan juga jumlah barang yang sesuai dengan jumlah masyarakat atau penduduk di desa atau kelurahan tersebut,” bebernya.
(*)
