DPRD Samarinda Soroti Tantangan Pasca Kelulusan, Pendidikan Harus Siapkan Jalan Menuju Dunia Kerja
SOROTMATA.ID – DPRD Kota Samarinda terus mendorong pemerintah untuk menghadirkan sistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan masa depan.
Persoalan pendidikan tidak berhenti ketika seorang siswa menyelesaikan masa belajarnya di sekolah atau perguruan tinggi.
Bagi DPRD Kota Samarinda, tantangan terbesar justru muncul setelah kelulusan, yakni bagaimana memastikan para lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai pemerintah perlu mengubah cara pandang dalam membangun sektor pendidikan.
Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari pembangunan gedung sekolah, peningkatan fasilitas, maupun jumlah lulusan yang dihasilkan.
Ia menegaskan, sistem pendidikan harus mampu menjawab pertanyaan penting tentang masa depan peserta didik setelah mereka menyelesaikan pendidikan.
“Jangan sampai perhatian pemerintah hanya tertuju pada pembangunan sekolah yang baik dan peningkatan kualitas guru. Setelah siswa lulus, harus ada gambaran jelas mengenai masa depan mereka dan peluang yang bisa mereka jalani,” ujarnya.
Kesenjangan Kompetensi Jadi Tantangan Utama
Anhar melihat salah satu persoalan yang masih terjadi saat ini adalah belum sepenuhnya selarasnya kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kondisi tersebut membuat sebagian lulusan mengalami kesulitan ketika memasuki pasar kerja.
Menurutnya, pendidikan yang masih berjalan dengan pendekatan normatif dan konvensional belum cukup membekali peserta didik menghadapi perubahan kebutuhan industri yang bergerak cepat.
“Tidak sedikit lulusan yang akhirnya mengalami kebingungan ketika mencari pekerjaan, karena bidang yang dipelajari selama pendidikan belum tentu sama dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pertumbuhan jumlah lulusan perguruan tinggi, termasuk di Kalimantan Timur, terus meningkat setiap tahun. Namun, kondisi tersebut belum selalu diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki para pencari kerja.
Karena itu, DPRD Samarinda mendorong adanya penguatan kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor usaha agar penyusunan kurikulum dapat lebih dekat dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Konsep Pendidikan Terintegrasi Harus Menyentuh Substansi
Menanggapi munculnya berbagai format pendidikan baru yang digagas pemerintah pusat, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), Anhar menilai konsep tersebut harus mampu menghadirkan perubahan yang nyata.
Menurutnya, pendidikan terintegrasi tidak cukup hanya menghadirkan lembaga dengan nama baru, tetapi harus menyentuh aspek utama berupa kurikulum, keterampilan peserta didik, serta keterhubungan dengan dunia kerja.
“Pendidikan terintegrasi seharusnya tidak berhenti pada nama atau konsep saja. Yang paling penting adalah bagaimana kurikulumnya mampu mengikuti kebutuhan dunia kerja dan kondisi nyata di lapangan,” ujar Anhar.
Ia berharap setiap kebijakan pendidikan yang dilahirkan pemerintah benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat.
DPRD Dorong Pendidikan yang Berorientasi Masa Depan
Selain memperhatikan kualitas proses belajar mengajar, DPRD Samarinda juga menekankan pentingnya memperluas perspektif pembangunan pendidikan. Menurut Anhar, pemerintah harus memastikan lulusan memiliki peluang dan arah yang jelas setelah menempuh pendidikan.
Ia juga menyoroti munculnya istilah baru dalam sistem pendidikan nasional, salah satunya Sekolah Rakyat. Menurutnya, istilah tersebut perlu dikaji lebih dalam agar benar-benar memberikan perbedaan dan manfaat bagi masyarakat.
“Terus terang saya masih belum memahami perbedaan mendasar dari istilah Sekolah Rakyat, karena pada dasarnya seluruh anak yang mengikuti pendidikan saat ini juga merupakan bagian dari rakyat,” katanya.
Anhar juga menilai akses pendidikan saat ini menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam proses penerimaan peserta didik yang dianggap semakin kompleks dibandingkan sebelumnya.
“Sekarang masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya harus menghadapi berbagai tahapan yang cukup rumit. Padahal sebelumnya, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan akses sekolah dengan sistem yang lebih sederhana dan mampu menampung lebih banyak anak,” ujarnya.
Melalui berbagai masukan tersebut, DPRD Kota Samarinda berkomitmen mendorong kebijakan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha dinilai menjadi kunci agar pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing.
“Tujuan pendidikan harus menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar dibutuhkan,” tandasnya.
(advdprdsmd)
