Evaluasi Besar-Besaran, Pemerintah Tahan Laju Program MBG
SOROTMATA.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah masih menemukan banyak masalah dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Oleh karenanya, pemerintah menahan sementara perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini dilakukan setelah muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaannya di lapangan.
Pemerintah kini memfokuskan diri pada evaluasi dan pembenahan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum memperluas program lebih jauh.
Zulkifli Hasan menyebut pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan internal sebelum menambah kegiatan baru atau memperluas cakupan program.
“Begini, ini masalahnya banyak sekali di BGN itu. Jadi sekarang internal dulu dibenahi, dilihat ya, sementara kegiatan lain disetop dulu. Yang lain yang baru-baru setop dulu,” kata Zulhas di DPR, Senin (22/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin tergesa-gesa memperluas program, terutama ketika sistem yang berjalan belum sepenuhnya kuat. Pemerintah juga menyoroti sejumlah persoalan tata kelola, termasuk dugaan penyimpangan serta kasus keracunan makanan di beberapa daerah penerima manfaat MBG.
Fokus Perbaikan pada Dapur dan Keamanan Pangan
Pemerintah kini memusatkan perhatian pada perbaikan standar operasional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya dapur penyedia makanan yang menjadi ujung tombak program MBG. Pemerintah menilai aspek keamanan pangan harus diperketat untuk mencegah insiden serupa terulang.
Zulhas menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur penyedia makanan. Ia menekankan bahwa keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama, meskipun kasus yang terjadi hanya melibatkan sebagian kecil anak.
“Nah kemudian tata kelolanya juga diperbaiki. Dapur ya, itu juga diaudit. Walaupun ini persoalan satu atau dua anak kita, nggak boleh terjadi keracunan lagi. Kalau ini sudah diperbaiki, nanti lebih lanjut baru (MBG) akan kita lanjutkan,” ujarnya.
Pemerintah juga menilai perlunya penyesuaian standar kebersihan, kualitas bahan makanan, hingga ketepatan distribusi agar seluruh rantai pelaksanaan MBG berjalan lebih aman dan terukur.
Sidak KSP Temukan SPPG yang Sudah Sesuai Standar
Di sisi pengawasan, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ia meninjau langsung kondisi dapur, proses pengolahan makanan, hingga distribusi ke penerima manfaat.
Dari hasil sidak tersebut, pemerintah menemukan bahwa sebagian SPPG telah menerapkan standar operasional dengan baik. Unit-unit tersebut menunjukkan kepatuhan terhadap aturan kebersihan, penggunaan bahan makanan, serta sistem distribusi yang tertib.
“Dari sidak tersebut, KSP menemukan adanya SPPG yang telah berjalan sesuai standar, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, hingga pelayanan kepada penerima manfaat. SPPG yang sudah sesuai standar ini dapat dijadikan percontohan, agar praktik baik di lapangan bisa direplikasikan di daerah lain, tentu dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah,” jelas Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026).
Pemerintah menegaskan bahwa MBG belum dihentikan, tetapi ditahan sementara untuk kepentingan evaluasi. Langkah ini diambil agar sistem distribusi pangan bergizi dapat berjalan lebih aman, efektif, dan konsisten di seluruh daerah.
Dengan evaluasi ini, pemerintah berharap pelaksanaan MBG dapat diperbaiki secara menyeluruh sebelum kembali diperluas ke tahap berikutnya.
(*)
