Pemprov Kaltim Tolak Pokir untuk Media, Diduga Imbas Insiden Ajudan Gubernur Viral
SOROTMATA.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menolak usulan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) yang dialokasikan untuk sektor media.
Penolakan ini disinyalir berkaitan dengan insiden viral yang melibatkan ajudan pribadi Gubernur Kaltim, Senja, yang sempat menghalangi kerja wartawan pada Senin, 21 Juli 2025 lalu.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin saat dihubungi media ini, Kamis (24/7/2025).
Kata Fuad, dugaan ditolaknya pekerjaan seluruh media melalui anggaran pokok pikiran karena peristiwa viral ajudan sang pimpinan Gedung Gajah Mada.
“Iya (pokir) media itu enggak boleh. Makanya itu, ini kemungkinan efek dari yang viral-viral sampe nasional kemarin itu,” jelas Fuad.
Meski menyampaikan alasan tersebut, namun Fuad menjelaskan hal itu masih sebatas dugaan.
“Soalnya sebelumnya aman-aman aja. Baru aja yang media itu,” tambahnya.
Meski demikian, Fuad menegaskan kalau alasan pasti penolakan pekerjaan media berada di bawah kewenangan penuh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Kita ini cuman membuat sebuah desain anggaran dan pengguna anggarannya gubernur, kalau dia tidak mau ya mau bagaimana kita,” kata Fuad.
“Kalau soal itu (alasan pasti) tanya ke gubernur soal larangan media. Mungkin ya, anggarannya terlalu besar. Cuman kita engga tau pastinya,” tandasnya.
Selain itu, dari sejumlah informasi yang dihimpun media ini, pelarangan pekerjaan tak hanya ditujukan kepada media. Namun Pemerintah Provinsi Kaltim juga menolak pendanaan untuk seluruh kegiatan cabang olahraga di Benua Etam.
Berdasarkan informasi tersebut, keputusan pelarangan pekerjaan media dan kegiatan cabang olahraga ini diputuskan dalam rapat pimpinan DPRD Kaltim yang dihadiri para Ketua Fraksi, Ketua Komisi dan Ketua Badan. Hal itu disepakati sebab adanya permintaan dadi Gubernur Kaltim.
(tim redaksi)
