Soal Polemik Ijazah Gibran, Golkar Pilih Hormati Proses Hukum
SOROTMATA.ID – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia belum menentukan sikap lebih jauh terkait polemik gugatan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia memilih menunggu perkembangan proses hukum sebelum partainya mengambil langkah lanjutan.
Bahlil menegaskan bahwa semua pihak perlu menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi persoalan tersebut.
Ia menyampaikan pandangan itu saat berpidato dalam acara Doa Bersama dan Tasyakuran HUT Ke-62 Partai Golkar di Jakarta Barat, Selasa (20/10).
“Nantilah partai akan melihat seberapa besar dan seberapa dalam proses selanjutnya,” kata Bahlil.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Golkar belum ingin mengambil kesimpulan sebelum melihat perkembangan perkara.
Bahlil juga menekankan pentingnya menempatkan persoalan itu sesuai dengan jalur hukum yang berlaku.
Golkar Pilih Hormati Mekanisme Hukum
Bahlil menyatakan bahwa Golkar akan menghormati setiap tahapan hukum dan mematuhi mekanisme yang berlaku.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat perlu menjaga prinsip demokrasi ketika menyampaikan pandangan maupun memperjuangkan kepentingannya.
“Sebagai negara hukum kita hargai prosesnya, sebagai partai kita harus taat dan patuh semua mekanisme yang ada, tetapi kita harus juga melihat bahwa ini bagian daripada demokrasi,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, gugatan terkait ijazah Gibran masih berada dalam ranah hukum. Karena itu, ia meminta semua pihak memberikan ruang bagi proses tersebut tanpa mendahului hasil atau kesimpulan yang nantinya muncul.
“Ini masih di ranah hukum, karena itu kita hargai semuanya, dan tetap kita mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata Bahlil.
Soroti Hak Masyarakat dalam Demokrasi
Selain menekankan pentingnya proses hukum, Bahlil menyinggung keterlibatan sekelompok masyarakat yang berupaya memperjuangkan penafsiran atau keinginan mereka melalui gugatan terkait ijazah wakil presiden.
Ia menempatkan polemik tersebut dalam konteks kehidupan demokrasi, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang tersedia.
Meski demikian, Bahlil menegaskan pentingnya menjaga penghormatan terhadap hukum selama proses berlangsung. Sikap Golkar selanjutnya akan bergantung pada perkembangan perkara yang berjalan.
(*)
