Polemik Ijazah Gibran, Jokowi Duga Ditunggangi Operasi Politik
SOROTMATA.ID – Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kembali mencuatnya polemik ijazah yang menyeret putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Ketujuh RI itu menduga polemik tersebut berkaitan dengan operasi politik yang bertujuan menurunkan reputasi politik dirinya maupun Gibran.
Jokowi menyampaikan pernyataan tersebut saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10). Ia menilai sejumlah pihak memanfaatkan isu ijazah sehingga persoalan tersebut kembali menjadi perbincangan publik.
“Kan sudah saya sampaikan sejak awal ini ada operasi politik kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi,” kata Jokowi.
Ia menegaskan bahwa polemik ijazah tersebut bukan sekadar persoalan yang kembali mencuat, melainkan diduga memiliki tujuan politik untuk memengaruhi citra pihak tertentu.
“Sekali lagi, ini operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” kata Jokowi.
Jokowi Sebut Dirinya dan Gibran Bisa Menjadi Sasaran
Jokowi menduga operasi politik yang ia maksud dapat menyasar dirinya maupun Gibran. Namun, ia tidak merinci pihak yang diduga berada di balik polemik tersebut.
“Ya dua-duanya bisa,” kata dia.
Meski menilai polemik itu berkaitan dengan kepentingan politik, Jokowi mengaku tidak terlalu mempersoalkan berbagai tudingan yang dialamatkan kepada keluarganya.
“Buat saya ya biasa saja,” kata dia.
Tanggapi Sikap Partai soal Gibran pada 2029
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menanggapi sikap Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar yang belum menyatakan dukungan secara tegas kepada Gibran untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Sementara itu, ketiga partai tersebut telah menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat selama dua periode.
Jokowi menilai setiap partai memiliki hak untuk menentukan sikap politik dan arah dukungannya dalam kontestasi pemilihan presiden. Karena itu, ia memilih menghormati keputusan masing-masing partai.
“Harus kita hormati karena itu adalah hak konstitusional setiap partai dan kita enggak mau mencampuri urusan internal partai,” kata dia.
(*)
