Guntur Soroti Ketimpangan Status Jalan dalam Musrenbang RPJMD Kaltim 2025–2029
SOROTMATA.ID – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menjadi ajang evaluasi terbuka antara eksekutif dan legislatif.
Salah satu kritik tajam datang dari Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, yang menyoroti ketidakjelasan status jalan nasional yang berdampak pada beban keuangan pemerintah daerah.
“Banyak jalan yang statusnya nasional, tapi akhirnya kita, pemerintah daerah, yang harus membangun dan memperbaikinya,” ungkapnya dalam forum yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Senin (5/5/2025).
Selain itu, Guntur mencontohkan kondisi ruas jalan dari Loa Janan ke Museum Mulawarman di Tenggarong, yang meski berstatus nasional, selalu menjadi tanggungan daerah saat terjadi kerusakan atau bencana alam.
“Ini kan tidak adil. Padahal status jalan itu nasional. Tapi ketika longsor, kita yang sibuk membenahi. Seharusnya ini jadi perhatian dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Guntur juga menyinggung kontribusi besar Kaltim terhadap perekonomian nasional, khususnya dari sektor pertambangan dan migas, yang belum diimbangi oleh perhatian yang memadai dari pemerintah pusat, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur dasar.
“Pendapatan kita luar biasa. Kita penyumbang besar bagi negara. Harapan kita, pusat harus lebih fokus ke Provinsi Kaltim,” katanya.
Politisi dari partai PDI Perjuangan itu menyerukan agar status jalan nasional diinventarisasi ulang, serta mendorong adanya sinkronisasi yang kuat antara kebijakan pembangunan pusat dan daerah.
“Kita minta status jalan ini diinventarisasi lagi. Jangan sampai terus-terusan kita bangun jalan nasional pakai uang daerah. Ini harus dibicarakan serius dengan Bappenas dan kementerian teknis,” pungkasnya.
(ADV/*)
