Megawati Kantongi Nama Calon Gubernur Jakarta, PDIP Buka Peluang Kerja Sama dengan Parpol Lain
SOROTMATA.ID – Suasana politik menjelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 kini makin terasa.
Partai polik saat ini mulai mempersiapkan tokoh-tokoh jagoannya yang akan diusung dalam gelaran Pilkada.
Hal ini tak terkecuali PDI Perjuangan atau PDIP. Partai berlambang kepala banteng itu mengaku telah menyiapkan sosok yang akan bertarung di Pilgub Jakarta 2024.
Disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri telah mengantongi sujumlah nama yang akan diusung di Pilkada Jakarta.
“Terkait Pilgub Jakarta, nama-nama baru dijaring dan ini sangat dinamis. Sudah ada 8 nama dan nama-nama besar sudah ada di kantongnya Bu Megawati,” ujar Hasto, di Galeri Nasional, Jakarta Pusat, Senin (13/5) dilansir dari Detik.com
Hasto lantas bicara terkait nama politikus PDIP, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Dia menyebut Ahok cocok dilibatkan pada sekolah partai untuk para kepala daerah.
“Saat ini kami sedang merancang sekolah partai untuk kepala daerah. Di situ kami juga melibatkan Pak Ahok, Bu Risma, dan Pak Ganjar untuk merancang kurikulum agar menjadi praktek dari keberhasilan para kepala daerah PDIP,” ucap Hasto.
“Keberhasilan para kepala daerah PDIP ini bisa diterapkan ke yang lain. Surabaya misalnya itu paling cepat dalam mengatasi stunting, di Semarang city farming itu dikelola dengan baik. Itu semua dari kepala daerah,” kata Hasto.
Kemudian, Hasto juga memastikan PDIP tetap membuka peluang bekerja sama dengan partai politik (parpol) lain. Dia menyebut pihaknya sudah membagi tugas berkoordinasi dengan masing-masing partai.
“Di Jakarta PDIP harus bekerjasama dengan parpol lain. Kami sudah membagi tugas siapa yang berkomunikasi dengan Gerindra, PAN, Golkar, dan lainnya,” ujar Hasto.
Tak hanya itu, Hasto juga bicara terkait nama Sri Mulyani yang belakangan mencuat di publik terkait Pilkada 2024. Dia menyebut Menteri Keuangan tersebut sudah berada pada level nasional dan dunia.
“Pengalaman-pengalaman Bu Srimul tentu saja harus menjadi bagian dari based practice yang kami pelajari. Untuk ditetapkan sebagai bagian dari kebijakan kepala daerah,” pungkasnya.
(*)
