Wakil Ketua BGN Bantah Isu Keuntungan Fantastis Mitra SPPG Senilai Rp 1,8 Miliar
SOROTMATA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi tegas mengenai isu miring yang beredar di media sosial terkait keuntungan kemitraan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Isu tersebut menyebutkan bahwa mitra SPPG meraup keuntungan bersih hingga Rp 1,8 miliar per tahun. Namun, Wakil Ketua BGN Bidang Operasional, Sony Sonjaya, membantah keras kabar tersebut dan menyebutnya sebagai asumsi fiktif yang tidak berdasar pada realitas bisnis.
Sony menjelaskan bahwa angka yang beredar luas di masyarakat tersebut bukanlah margin keuntungan bersih bagi pengusaha. Sebaliknya, angka tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengembalian modal atau investasi yang telah dikeluarkan oleh pihak mitra. Wakil Ketua BGN tersebut menilai publik perlu memahami struktur pembiayaan ini secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut-larut.
Penjelasan Teknis Mengenai Investasi dan Insentif
Menurut Sony, pembangunan SPPG atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan spesifikasi teknis yang sangat tinggi. Para mitra harus mengeluarkan modal besar untuk menyediakan lahan, membangun gedung, hingga membeli peralatan masak profesional. Oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif khusus sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen para mitra tersebut.
“Angka Rp 1,8 miliar itu bukan keuntungan murni. Itu merupakan tahap pertama dan kedua dari proses pengembalian investasi mitra. Hal ini karena mitra harus menyediakan lahan, bangunan, dan peralatan khusus yang jauh berbeda dengan dapur rumah tangga biasa,” ujar Wakil Ketua BGN tersebut pada Minggu (22/2/2026).
Sony merinci bahwa standar peralatan dapur untuk program ini sangat ketat. Kompor yang tersedia harus memiliki tekanan tinggi (high pressure). Selain itu, sistem pembuangan limbah tidak boleh langsung ke parit, melainkan wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan penyaring lemak. Pemerintah memberikan insentif sebagai bentuk penghormatan atas kesediaan mitra memenuhi standar tinggi tersebut.
Standar Ketat Juknis dan Besaran Modal Mitra
Untuk mendapatkan insentif, mitra wajib mengikuti aturan dalam Juknis 401.1 Tahun 2026. Aturan ini menetapkan standar teknis yang sangat disiplin bagi siapa pun yang ingin bergabung. Berdasarkan estimasi BGN, investasi awal yang harus keluar dari kantong pribadi mitra berkisar antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 6 miliar. Variasi harga ini bergantung pada lokasi dan harga lahan di masing-masing daerah.
Investasi ini masuk ke dalam kategori belanja modal atau Capital Expenditure (CapEx). Wakil Ketua BGN menekankan bahwa beban finansial di awal sangatlah besar. Jadi, pengembalian dana yang terjadi pada tahun-tahun awal operasional merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis untuk menutup biaya modal tersebut, bukan semata-mata keuntungan yang bisa langsung dinikmati.
Transparansi Verifikasi dan Bantahan Afiliasi Politik
Selain soal finansial, Sony juga menjawab tudingan miring mengenai keterlibatan partai politik dalam pemilihan mitra SPPG. Ia menegaskan bahwa proses verifikasi berlangsung secara objektif dan transparan. Tim verifikator tidak pernah melihat latar belakang kelompok pengusaha maupun afiliasi politik tertentu saat menyeleksi calon mitra.
Proses verifikasi ini melibatkan 120 orang tenaga ahli yang bekerja secara independen. Sony memastikan bahwa pimpinan BGN sama sekali tidak melakukan verifikasi secara langsung terhadap unit-unit SPPG. Verifikator hanya fokus memeriksa dokumen legalitas seperti nama yayasan, identitas pimpinan, NPWP, hingga Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Kami hanya mengecek lokasi secara fisik. Tim memastikan apakah lokasi tersebut layak, jauh dari kandang ternak, atau berada di daerah berbahaya atau tidak. Kami tidak memiliki relasi dengan kelompok pengusaha besar atau partai politik tertentu dalam proses ini,” tegas Sony.
Peran Sarjana Penggerak dalam Pengawasan Lapangan
Untuk memperkuat pengawasan, BGN mengerahkan 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Para sarjana ini menyebar ke seluruh pelosok Indonesia untuk melakukan survei lapangan secara mendalam. Mereka hanya fokus melihat spesifikasi teknis dan kondisi fisik dapur MBG agar sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.
Para petugas lapangan ini tidak pernah menanyakan latar belakang kepemilikan usaha atau keterlibatan partai politik. Fokus utama mereka adalah memastikan bahwa setiap dapur mampu memproduksi makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia secara optimal. Dengan mekanisme pengawasan berlapis ini, BGN optimistis program Makan Bergizi Gratis akan berjalan tepat sasaran dan bebas dari kepentingan politik praktis.
(Redaksi)
