Jelang Muktamar ke-35 NU 2026, Tiga Poros Kekuatan Mulai Berebut Pengaruh
SOROTMATA.ID – Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) 2026, dinamika internal organisasi mulai menghangat. Sejumlah kelompok strategis disebut mulai memperkuat posisi dan membangun aliansi di berbagai level kepengurusan.
Direktur Eksekutif Institute for Strategy and Political Studies (INTRAPOLS), Bustomi Menggugat, meengungkapkan setidaknnya ada tiga poros utama yang sebut saling berebut pengaruh sekaligus arah masa depan NU.
Bustomi menilai dinamika ini jauh melampaui sekadar pergantian kepemimpinan. Ia melihat adanya pertarungan strategis yang melibatkan kekuatan politik, birokrasi, hingga basis kultural pesantren.
“Ini sudah seperti ‘perang tiga poros’. Ada yang bermain di level kekuasaan, ada yang di birokrasi, dan ada yang kembali menguatkan basis pesantren. Semuanya sedang bergerak,” kata Bustomi dalam keterangannya di Surabaya, Senin (27/4/2026).
Poros Petahana Andalkan Globalisasi dan Digitalisasi
Bustomi memetakan poros pertama sebagai kekuatan petahana yang masih bertumpu pada figur Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf. Kelompok ini mengandalkan capaian modernisasi organisasi, termasuk digitalisasi tata kelola dan ekspansi peran NU di tingkat global.
Salah satu indikatornya terlihat dari keterlibatan aktif NU dalam forum internasional seperti R20, yang memperkuat posisi organisasi di panggung dunia.
Namun, poros ini juga menghadapi tantangan serius. Sejumlah kalangan mengkritik kecenderungan sentralisasi kepemimpinan yang dinilai dapat menjauhkan organisasi dari basis akar rumput.
Poros Birokrasi Tawarkan Stabilitas dan Akses Kekuasaan
Poros kedua mengerucut pada kekuatan birokrasi yang mengangkat nama Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Figur ini dinilai memiliki kedekatan kuat dengan lingkar pemerintahan serta kemampuan menjaga hubungan harmonis antara NU dan negara.
Bustomi menilai poros ini menawarkan pendekatan yang lebih stabil dalam menghadapi dinamika nasional.
“Poros ini kuat di jalur komunikasi dengan kekuasaan. Mereka menawarkan stabilitas dan sinergi,” ujar alumnus magister ilmu politik FISIP UNAIR tersebut.
Dengan akses yang luas ke struktur pemerintahan, poros birokrasi dinilai memiliki modal penting dalam mengamankan dukungan struktural, meski tetap menghadapi tantangan persepsi independensi organisasi.
Poros Kultural Perkuat Basis Pesantren
Sementara itu, poros ketiga hadir dari kekuatan kultural dan akar rumput yang mengandalkan jaringan pesantren. Tokoh-tokoh yang masuk dalam poros ini antara lain Marzuqi Mustamar serta figur muda asal Jombang, Abdussalam Shobih.
Kelompok ini mengusung narasi “kembali ke pesantren” dan mendorong penguatan otonomi cabang, terutama di tingkat PCNU dan PWNU. Mereka aktif membangun konsolidasi langsung dengan basis warga NU di daerah.
Bustomi menegaskan bahwa kekuatan utama poros ini terletak pada kedekatan emosional dan ideologis dengan komunitas.
“Mereka bermain di wilayah emosional dan ideologis. Basis kelompok ini kuat di akar rumput karena pendekatannya lebih langsung,” tegas pria asal Madura tersebut.
Isu Tambang Jadi Pemicu
Di balik pertarungan tiga poros tersebut, isu pengelolaan konsesi tambang oleh PBNU menjadi salah satu faktor pemicu utama.
Menurut Bustomi, wilayah-wilayah dengan kekayaan sumber daya alam seperti Kalimantan dan Sumatera kini jauh lebih kritis dalam menentukan pilihan. Mereka menuntut keseimbangan antara kemandirian ekonomi organisasi dan komitmen terhadap nilai-nilai keumatan.
“Isu tambang ini membelah. Ada yang melihatnya sebagai peluang kemandirian, tapi ada juga yang khawatir soal dampak sosial dan lingkungan,” ujarnya.
Bustomi menegaskan bahwa suara di tingkat PWNU dan PCNU akan sangat ditentukan oleh tiga isu mulai dari isu finansial, netralitas politik menuju Pilpres 2029, serta isu kesejahteraan.
Menurutnya, isu kesejahteraan misalnya akan menjadi faktor paling konkret yang dirasakan langsung oleh pengurus di daerah, meski sering luput dari perhatian elit di pusat.
“Yang menentukan nanti bukan hanya narasi besar, tapi siapa yang bisa menjawab kebutuhan riil di bawah. Ini juga penting diperhatikan oleh poros-poros tersebut,” katanya.
Selain pertarungan di level struktural, Bustomi juga menyoroti potensi ‘perang data’ di media sosial yang akan mewarnai Muktamar. Infografis, survei, hingga video pendek diprediksi menjadi alat utama dalam membentuk opini.
“Ruang digital akan jadi arena baru. Persepsi bisa dibentuk lewat data, tapi juga bisa dimanipulasi dan itu telah, sedang dan akan terus berlangsung” ujarnya.
Ia juga mengingatkan potensi praktik politik uang yang kerap muncul dalam momentum Muktamar. Menurutnya, transparansi publik perlu diperkuat untuk menjaga integritas forum tertinggi organisasi tersebut.
“Harus ada keberanian untuk menolak dan mengungkap praktik money politics. Kalau perlu, viralkan agar ada efek jera,” tegasnya.
Muktamar ke-35 NU, lanjut dia, akan menjadi penentu arah besar organisasi apakah tetap bergerak dengan pola komando dan hierarkis atau kembali menguatkan basis kultural dari bawah.
“Ini bukan sekadar kontestasi elite. Ini soal masa depan NU,” tandas Bustomi.
(*)
