Kebuntuan Anggaran, Donald Trump Naikkan Taruhannya dengan Ancaman PHK Massal
SOROTMATA.ID – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump semakin meningkatkan tensi politik menjelang tenggat anggaran 30 September 2025.
Gedung Putih, melalui Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB), mengeluarkan memo yang memperingatkan badan-badan federal untuk menyiapkan skenario pemecatan massal pegawai jika pemerintah tutup (shutdown).
Instruksi ini dipandang sebagai langkah yang jauh lebih agresif dibanding pendekatan administrasi sebelumnya ketika menghadapi risiko shutdown. OMB meminta setiap lembaga federal mengidentifikasi program-program yang tidak memiliki dasar hukum untuk terus berjalan tanpa anggaran baru. Program semacam itu akan menjadi target pemangkasan besar-besaran dan berpotensi dihapus permanen jika dianggap tidak sesuai dengan prioritas Presiden Trump.
“Kami tetap berharap Demokrat di Kongres tak akan memicu penutupan (pemerintahan) dan langkah-langkah yang diuraikan di atas tak akan diperlukan,” tulis OMB dalam memo yang dilansir CNN, Kamis (25/9/2025).
Namun, ancaman ini justru memperkeruh kebuntuan politik antara Partai Republik dan Demokrat.
Trump menolak keras tuntutan konsesi dari Demokrat, yang menginginkan perpanjangan subsidi federal untuk cakupan Affordable Care Act (ACA) atau Obamacare yang akan berakhir akhir tahun ini. Sebaliknya, Gedung Putih dan kubu Republik bersikeras hanya menerima perpanjangan anggaran dalam bentuk “bersih” tanpa tambahan klausul.
Ketegangan memuncak setelah Trump membatalkan pertemuan dengan pimpinan Demokrat awal pekan ini, memperlihatkan sikap konfrontatif terhadap oposisi. Ancaman PHK massal semakin dipandang sebagai senjata politik baru dari Gedung Putih.
“Donald Trump telah memecat pegawai federal sejak hari pertama, bukan untuk memerintah, tetapi untuk menakut-nakuti,” kata Pemimpin Minoritas Senat dari Demokrat, Chuck Schumer, dalam sebuah pernyataan, Rabu (24/9/2025). Ia menilai memo OMB hanyalah bentuk intimidasi.
Menurut Schumer, ancaman tersebut tidak berkaitan langsung dengan pendanaan pemerintah. Ia menegaskan, bila Trump benar-benar memberlakukan PHK besar-besaran, langkah itu kemungkinan akan dibatalkan oleh pengadilan atau para pegawai federal akan segera dipekerjakan kembali sebagaimana pernah terjadi sebelumnya.
(Redaksi)