Upaya Pemkot Samarinda Turunkan Angka Kemiskinan, Wali Kota Andi Harun Dorong OPD Kejar Target
SOROTMATA.ID –– Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mengupayakan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Tepian.
Pada Selasa (25/7/2023) Wali Kota Samarinda Andi Harun membuka rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Samarinda.
Rapat koordinasi ini berlangsung di gedung Balai Kota Samarinda.
Dalam kesempatan itu, Andi Harun mendorong jajarannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja fokus mencapai target penurunan angka tingkat kemiskinan di Ibu Kota Kalimantan Timur ini.
Andi Harun mengatakan jika Pemkot Samarinda memiliki kewajiban untuk berkomitmen dalam menuntaskan kemiskinan hingga masalah stunting di Kota Tepian.
“OPD wajib berkerja dan berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan yang berafiliasi dengan angka stunting. Karena ini sudah menjadi instruksi Presiden dan agenda nasional, maka wajib bagi kita untuk bergerak dengan mengorbankan tenaga serta pikiran dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Samarinda,” tegas Samarinda.
Andi Harun mengatakan, kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks karena menyentuh substansi dasar dalam masyarakat itu sendiri karena berkaitan erat dengan masalah kesehatan, pendidikan sandang dan perumahan.
Untuk diketahui, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), angka kemiskinan Samarinda pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,9% dari jumlah penduduk miskin sebesar 42.840 jiwa turun menjadi 4.85% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 41.950 jiwa.
“Sementara pada tahun 2023 ini pemerintah daerah telah melakukan verival data kemiskinan ekstrim sebanyak 9.039 jiwa, yang mana yang tepat sasaran berjumlah 6.973 jiwa,”rincinya.
Oleh itu sambung dia, dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) maka tugasnya harus melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
Maka, sesuai tujuan rakor TKPK hari ini ia berharap sebagai bentuk kolaborasi program penanggulangan kemiskinan, sehingga adanya sinergitas dan singkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam merumuskan hal-hal yang selama ini mungkin terlewatkan padahal diperlukan.
“Catatan saya tidak boleh lagi menambah catatan tim yang sudah terbentuk, dan tim ini kalau perlu sering menggelar rapat tiap minggu agar kerjanya terukur dalam penurunan angka kemiskinan. Karena targetnya zero persen dari Presiden maka tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kerjanya harus gaspol seperti istilah anak muda sekarang, jangan hanya biasa-biasa saja, segera konsolidasi struktur mulai dari OPD kita hingga ke tokoh masyarakat agar dalam percepatan penanggulangan kemiskinan bisa tercapai,” pungkasnya. (*)
