Komisi IV DPRD Samarinda Kawal Implementasi Program Sekolah Rakyat
SOROTMATA.ID – DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai program strategis pemerintah pusat, implementasi Sekolah Rakyat dinilai perlu mendapat pengawasan agar tata kelola, efektivitas anggaran, hingga capaian pendidikan dapat terlaksana secara optimal.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengatakan pihaknya telah memberikan perhatian terhadap keberadaan Sekolah Rakyat yang saat ini terintegrasi di kawasan Stadion Utama Palaran.
Menurutnya, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dengan melihat secara langsung bagaimana realisasi program tersebut di lapangan.
Meski demikian, Anhar menilai penamaan “Sekolah Rakyat” masih dapat diperdebatkan.
Baginya, seluruh sekolah pada dasarnya merupakan sekolah bagi rakyat. Namun, hal tersebut tidak mengurangi fokus DPRD dalam mengawal pelaksanaan program.
“Yang akan kami lihat adalah bagaimana implementasinya di lapangan. Program ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga kami akan mengawal pelaksanaannya dan melihat sejauh mana hasilnya,” ujar Anhar, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, karena program ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, DPRD Kota Samarinda akan memantau pelaksanaannya agar tujuan pembentukan Sekolah Rakyat benar-benar tercapai.
Menanggapi kemungkinan anak jalanan dan gelandangan menjadi bagian dari sasaran program, Anhar meyakini pemerintah pusat telah memiliki konsep dan mekanisme yang matang dalam menentukan peserta didik serta arah pengembangan Sekolah Rakyat.
Di sisi lain, Anhar mengingatkan bahwa besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat harus diiringi dengan pengelolaan yang efektif dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga kualitas penyelenggaraan pendidikan di dalamnya.
“Pengelolaannya tentu tidak sederhana. Ada kebutuhan asrama, konsumsi, penataan lingkungan, hingga pembinaan kehidupan sosial para peserta didik yang harus dipersiapkan dengan baik,” katanya.
Ia menilai pengelolaan asrama, pemenuhan kebutuhan peserta didik, hingga pembinaan lingkungan sosial menjadi aspek penting yang harus dipersiapkan secara matang agar program berjalan sesuai harapan.
Anhar berharap Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi fasilitas pendidikan berasrama, tetapi mampu mencetak generasi muda yang berprestasi dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh pembiayaan Program Sekolah Rakyat berasal dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang terbatas dalam pelaksanaannya. Karena itu, ia berharap tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kendala program tetap berada pada pemerintah pusat.
“Karena program ini dirancang oleh pemerintah pusat, saya berharap seluruh persoalan yang mungkin muncul nantinya juga dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat dengan solusi yang telah dipersiapkan,” pungkasnya.
(advdprdsmd)
