BNPB Genjot Distribusi Logistik ke Wilayah Terdampak Gempa NTT, 54 Korban Meninggal Dunia
SOROTMATA.ID – Pemerintah mempercepat penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengerahkan berbagai moda transportasi untuk menyalurkan bantuan dan menjangkau wilayah yang terisolasi. Hingga Senin (17/8/2026), BNPB mencatat 54 orang meninggal dunia akibat bencana tersebut.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan pemerintah mengoperasikan Posko Nasional penanganan gempa NTT dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Posko itu menjadi pusat koordinasi bantuan logistik sebelum dikirimkan ke wilayah terdampak.
11 Pesawat Disiagakan
BNPB telah menyalurkan 50 ribu paket bantuan dari Presiden Prabowo Subianto melalui dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.
“Logistik dari posko utama Labuan Bajo dikerahkan untuk melayani wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara Posko Maumere melayani Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo,” kata Suharyanto dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).
Untuk mempercepat distribusi, BNPB menyiagakan enam pesawat di Labuan Bajo dan lima pesawat di Maumere. Pemerintah juga mengoperasikan helikopter untuk mendukung evakuasi medis darurat.
Di jalur darat, truk logistik berukuran besar bergerak dari titik-titik penyaluran utama. Sementara itu, kapal Pelni dan kapal feri mengangkut bantuan melalui jalur laut menuju sejumlah wilayah kepulauan, termasuk Pulau Palue.
Pendataan Kerusakan Jadi Prioritas
Suharyanto mengatakan pendataan korban luka masih berlangsung secara dinamis. Bersamaan dengan itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan pendataan kerusakan secara paralel dan berjenjang agar proses perbaikan tidak tertunda.
“Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi,” ujar Suharyanto.
BNPB meminta daerah segera melaporkan data yang telah terverifikasi. Pemerintah kemudian dapat langsung memproses perbaikan tanpa menunggu seluruh pendataan selesai.
“Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat,” imbuhnya.
(*)
