DPRD Samarinda Soroti Tingginya Pengangguran, Tegaskan Pentingnya Serapan Tenaga Kerja Lokal dalam Pembangunan
SOROTMATA.ID – DPRD Kota Samarinda terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan daerah agar berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu fokus utama yang kini menjadi perhatian serius adalah upaya menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sekaligus memastikan anggaran daerah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Ia menilai besarnya APBD Samarinda yang sempat mencapai Rp5,1 triliun belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya mampu menekan angka pengangguran secara masif,” tegas Anhar.
Fokus Kawal Program yang Berdampak Langsung
DPRD Samarinda menilai pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan APBD terus dilakukan agar setiap program benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, DPRD juga meminta agar proyek-proyek pembangunan di Samarinda lebih banyak melibatkan tenaga kerja lokal dan pelaku usaha daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga perputaran ekonomi tetap berada di Kota Samarinda.
“TPT kita masih lumayan tinggi, padahal sumbangsih APBD terhadap Produk Domestik Regional Bruto hanya berkisar 7 sampai 8 persen saja bagi pergerakan ekonomi daerah,” ujarnya.
Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD Samarinda berkomitmen memastikan setiap rupiah dari APBD dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Infrastruktur Harus Beri Dampak Ekonomi
Dalam beberapa tahun terakhir, Samarinda terus mengalami perkembangan pembangunan infrastruktur. Sejumlah proyek strategis seperti Teras Samarinda dan Terowongan Samarinda menjadi simbol modernisasi kota.
Namun demikian, DPRD Samarinda mengingatkan agar pembangunan tersebut tidak hanya menjadi proyek fisik semata, melainkan juga harus mampu menghadirkan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.
Anhar menilai keterlibatan tenaga kerja lokal dan penggunaan material daerah perlu menjadi perhatian utama dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan.
“Program pembangunan pemerintah sebenarnya cukup banyak. Tapi sayangnya, serapan tenaga kerja lokal pada proyek-proyek tersebut sangat minim,” kritiknya.
Ia berharap ke depan pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal sehingga pembangunan benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
(dprdsmd)
