Bima Arya Tekankan Perubahan Pola Kerja Daerah, Tinggalkan Rapat Seremonial
SOROTMATA.ID – Pemerintah pusat terus mendorong percepatan transformasi tata kelola pemerintahan daerah agar lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya perubahan paradigma kerja kepala daerah dari sekadar forum seremonial menuju aksi nyata berbasis kolaborasi lintas sektor.
Bima menyampaikan arahan tersebut dalam Rapat Kerja Gubernur (Rekergub) Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2026 yang digelar di Kota Semarang, Selasa (12/5). Ia menilai forum koordinasi antardaerah harus berubah menjadi ruang penyelesaian masalah konkret.
Dalam sambutannya, Bima Arya menegaskan perlunya pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ia menilai tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks, terutama dalam isu ketahanan pangan dan transisi energi.
“Forum-forum komunikasi kepala daerah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial yang tidak jalan, padahal saat ini kita butuh pendekatan sektoral yang progresif, langsung per-isu konkret, dan memiliki pembiayaan yang jelas,” ujarnya.
Ia meminta kepala daerah mulai mengintegrasikan kerja lintas sektor dengan sistem yang terukur. Menurutnya, kebijakan daerah tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang efektif.
Tekan Ego Sektoral dalam Kerja Sama Daerah
Bima Arya juga menyoroti masih kuatnya ego sektoral antarwilayah yang menghambat distribusi sumber daya, terutama pangan. Ia meminta kepala daerah memperkuat kolaborasi untuk menyeimbangkan kebutuhan antar daerah.
Ia menegaskan pentingnya penguasaan data yang akurat dan real-time sebagai dasar pengambilan keputusan. Tanpa data yang baik, kerja sama antarwilayah akan berjalan tidak efektif.
“Nah, ini masih menjadi tantangan kita membangun data yang real-time untuk Bapak-Ibu membuat keputusan mengambil kerja sama yang efektif. Daerah-daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang bisa dikerjasamakan,” jelasnya.
Dukung Program Strategis Nasional
Selain isu pangan, Bima juga menekankan pentingnya dukungan daerah terhadap Program Strategis Nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut membutuhkan dukungan aktif dari pemerintah daerah agar implementasinya berjalan optimal.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi momentum bonus demografi yang harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika tidak dikelola dengan baik, peluang tersebut dapat terlewatkan.
Percepat Transisi Energi dan Kendaraan Listrik
Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya menyoroti percepatan transisi energi, khususnya pengembangan kendaraan listrik. Ia meminta kepala daerah memahami kebijakan terbaru terkait insentif fiskal.
Ia menjelaskan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 22 April 2026 yang mengatur pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik.
Menurutnya, kebijakan tersebut memang dapat menekan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jangka pendek, namun memberikan manfaat jangka panjang berupa efisiensi energi, peningkatan kualitas udara, dan penciptaan lapangan kerja di sektor hijau.
Bima Arya menutup arahannya dengan mendorong kepala daerah agar lebih inovatif dalam meningkatkan PAD. Ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan tidak harus selalu berasal dari kenaikan pajak.
“Banyak daerah yang sangat kreatif. Mereka bisa meningkatkan PAD dengan cara-cara yang sebetulnya biasa-biasa saja tapi ternyata dampaknya dahsyat. Ini kepala daerah yang kreatif, enggak hanya menaikkan pajak,” pungkasnya.
Dengan arahan tersebut, pemerintah berharap kepala daerah dapat bergerak lebih cepat, kolaboratif, dan berbasis data dalam menjawab tantangan pembangunan nasional yang semakin dinamis.
(*)
