Teheran Kritik Keras AS Terkait Draf Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Teheran menilai inisiatif tersebut sebagai upaya politik yang memutarbalikkan fakta dan melindungi pihak-pihak yang dianggap sebagai agresor di kawasan.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya tensi diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat terkait keamanan salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia, Selat Hormuz.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum, Kazem Gharibabadi, menyampaikan kritik tajam terhadap draf resolusi yang diajukan Washington.

Ia menilai AS, bersama sejumlah sekutu regionalnya, berupaya menggeser fokus permasalahan dari akar konflik yang sebenarnya.

“AS, bersama dengan beberapa sekutu regionalnya, sekali lagi mencoba untuk “mengubah sudut pandang masalah”,” kata Gharibabadi.

Ia menegaskan bahwa draf tersebut berusaha mengubah konsekuensi dari tindakan militer dan blokade menjadi tuduhan terhadap Iran. Menurutnya, Iran justru menjadi pihak yang menghadapi tekanan, ancaman, dan serangan langsung.

Iran Soroti Prinsip Kebebasan Navigasi

Gharibabadi juga menyinggung isu kebebasan navigasi yang menjadi salah satu argumen utama dalam draf resolusi tersebut. Ia mengakui prinsip tersebut sebagai bagian dari hukum internasional, tetapi menolak penggunaannya secara selektif.

“Kebebasan navigasi adalah prinsip hukum yang dihormati, tetapi tidak dapat ditafsirkan secara selektif, politis, dan terlepas dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya dalam pernyataan di platform media sosial X pada Senin malam.

Ia menambahkan bahwa pendekatan apa pun yang mengabaikan konteks kekerasan, blokade, dan ancaman militer justru merusak kredibilitas mekanisme multilateral internasional.

Kritik terhadap Peran AS dan Israel

Dalam pernyataannya, Gharibabadi juga menyoroti peran AS dan Israel dalam dinamika keamanan kawasan. Ia menilai inisiatif keamanan maritim tidak bisa mengabaikan tindakan yang dianggap sebagai pemicu krisis.

Ia menyatakan bahwa inisiatif yang tidak mempertimbangkan penggunaan kekerasan berulang, blokade laut, dan ancaman militer akan kehilangan legitimasi.

“Pendekatan seperti itu tidak berkontribusi pada de-eskalasi, keamanan maritim, maupun kredibilitas mekanisme multilateral,” ucapnya.

Iran Tolak Draf yang Dinilai Bias

Gharibabadi menegaskan bahwa masalah di Selat Hormuz tidak dapat dipahami dalam ruang hampa. Ia menyebut adanya upaya dari negara tertentu untuk membingkai ulang tindakan mereka sendiri melalui narasi hukum internasional.

Ia juga memperingatkan bahwa setiap teks resolusi yang mengabaikan konteks yang lebih luas akan gagal mencapai tujuan perdamaian.

“Tekst apa pun yang berupaya menggambarkan situasi di Selat Hormuz, tanpa secara secara eksplisit menyinggung soal agresi, pengepungan, ancaman kekerasan, dan hak sah Iran untuk mempertahankan keamanan serta kepentingan nasionalnya akan cacat, bias, politis, dan pasti gagal sejak awal,” tegasnya.

Pernyataan keras Iran muncul setelah laporan bahwa AS melakukan pembicaraan tertutup dengan sejumlah negara Teluk untuk mendorong draf resolusi tersebut di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Draf itu disebut menuntut Iran menghentikan apa yang dikategorikan sebagai “serangan” di Selat Hormuz serta membuka opsi sanksi baru hingga kemungkinan penggunaan kekuatan jika Iran tidak mematuhi.

Perdebatan ini menambah panjang daftar ketegangan diplomatik di kawasan Teluk, terutama terkait keamanan jalur energi global yang sangat bergantung pada stabilitas Selat Hormuz.