Pemerintah Percepat Proyek PSEL, Solusi Atasi Krisis Sampah Nasional
SOROTMATA.ID – Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy sebagai langkah strategis dalam mengatasi krisis sampah yang kian meningkat di berbagai daerah.
Masalah sampah kini tidak lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan kota-kota di Indonesia. Lonjakan volume sampah yang tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai membuat banyak tempat pembuangan akhir (TPA) berada dalam kondisi kritis.
Menjawab kondisi tersebut, pemerintah menghadirkan solusi inovatif melalui proyek PSEL yang mengubah sampah menjadi energi listrik. Selain mampu mengurangi volume limbah secara signifikan, teknologi ini juga berpotensi menghasilkan listrik ramah lingkungan sebagai sumber energi alternatif.
Saat ini, pemerintah tengah mempercepat tahap persiapan proyek agar dapat segera memasuki fase pembangunan. Proyek PSEL ditargetkan mulai dibangun dalam kurun waktu tujuh minggu ke depan.
Proyek ini ditargetkan mulai memasuki tahap pembangunan dalam kurun waktu tujuh minggu ke depan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa percepatan ini menjadi prioritas karena kondisi sampah di Indonesia sudah berada pada tahap darurat. Ia menilai penumpukan sampah yang terus terjadi menunjukkan perlunya tindakan cepat dan terukur.
“Karena kita ini sudah masuk kategori darurat sampah. Apa buktinya? Ya, sudah menggunung. Kemarin ada bencana itu di Bantar Gebang,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).
Ia menambahkan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian proyek di 32 kawasan aglomerasi sebagai langkah awal. Namun, capaian tersebut baru mampu mengatasi sekitar seperempat dari total persoalan sampah nasional.
“Tidak lebih dari tujuh minggu akan kita selesaikan cepat agar ini semua bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau ini semua selesai sampai totalnya 32 aglomerasi itu selesai semua, baru kita menyelesaikan 24-25% (masalah sampah),” ujarnya.
Penandatanganan Kerja Sama di Lima Daerah
Sebagai bagian dari percepatan proyek, pemerintah menggelar penandatanganan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP). Lima daerah yang terlibat dalam tahap awal ini meliputi Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung.
Kerja sama ini melibatkan tiga perusahaan pengelola, yaitu PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara, PT Weiming Nusantara Bogor New Energy, dan PT Weiming Nusantara Bali New Energy. Pemerintah berharap kesepakatan ini dapat mempercepat realisasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi.
Zulhas juga menegaskan bahwa kepala daerah diberi ruang untuk berinovasi, tetapi tidak boleh memperlambat proses yang telah ditargetkan pemerintah pusat.
“Pak gubernur boleh saja berimprovisasi, cari mitra segala macam, tapi jangan melambat. Karena ini perintah Bapak (Prabowo) langsung. Kalau dalam tujuh minggu nggak selesai juga, ya terpaksa kita ambil lagi,” tegasnya.
Tahapan Bertahap dan Tantangan Lahan
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa implementasi proyek PSEL akan dilakukan secara bertahap. Gelombang pertama mencakup lima daerah, sementara proyek lainnya akan menyusul dalam tahap berikutnya.
“Ini bertahap. Ini gelombang pertama lima daerah, tadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kota Denpasar,” kata Bima.
Ia menekankan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor kunci dalam percepatan pembangunan. Pemerintah menargetkan proses konstruksi segera dimulai setelah semua aspek teknis dan administratif terpenuhi.
“Jadi harus mulai proses pembangunannya. Ini kan lahannya sudah siap, setelah itu mulai. Jadi investornya harus siap, kalau tidak akan diambil alih,” ujarnya.
Namun, Bima mengakui bahwa tidak semua daerah memiliki kesiapan lahan. Beberapa wilayah masih harus melalui proses pembebasan tanah, yang berpotensi memperlambat pelaksanaan proyek.
“Sejauh ini yang bermasalah itu lahannya. Makanya yang belum itu gelombang berikutnya. Tidak semua pemda punya lahan, ada yang harus melalui proses pembebasan,” jelasnya.
Target Operasi 2027
Pemerintah menargetkan fasilitas PSEL yang dibangun dalam program ini mulai beroperasi pada 2027. Selain mengurangi volume sampah, fasilitas ini diharapkan mampu menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.
Meski demikian, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan investor. Pemerintah berkomitmen menjaga percepatan tanpa mengabaikan aspek teknis dan lingkungan, agar proyek ini benar-benar menjadi solusi nyata bagi krisis sampah di Indonesia.
(*)
