PSI Minta Gibran Diberi Kesempatan Klarifikasi Polemik Ijazah Sebelum Didesak Mundur
SOROTMATA.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta berbagai pihak tidak terburu-buru mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya menyusul polemik ijazah pendidikan yang kembali menjadi sorotan.
PSI menilai Gibran perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi secara langsung agar persoalan tersebut dapat dilihat secara utuh sebelum muncul desakan pengunduran diri maupun pemakzulan.
Ketua PSI Bidang Politik, Bestari Barus, mempertanyakan alasan sejumlah pihak yang langsung mendorong Gibran meninggalkan jabatan wakil presiden tanpa terlebih dahulu membuka ruang bagi yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan.
Menurut Bestari, polemik mengenai ijazah tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk meminta Gibran mundur.
“Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada pak Wapres, pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung,” kata Bestari seperti dikutip dari detik.com, Selasa (10/11).
Ia menilai sejumlah pihak terlalu cepat mendorong pengunduran diri maupun pemakzulan tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Gibran untuk menyampaikan penjelasan.
“Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?” lanjutnya.
PSI Tak Persoalkan Pemakzulan, Asalkan Sesuai Konstitusi
Bestari juga menanggapi ultimatum Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, yang meminta Gibran mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan dan ijazah.
Ia menegaskan PSI tidak mempermasalahkan apabila DPR membahas usulan pemakzulan. Namun, Bestari mengingatkan bahwa proses tersebut harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi.
“Jangan ujungnya yang diambil memakzulkan, kan begitu, tapi menuju itu apa gitu? Dia harus jelaskan. Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat,” ucap Bestari.
DPR Siapkan Pembahasan Usulan Tindak Lanjut
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pimpinan DPR menerima berbagai usulan untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
Usulan tersebut datang dari kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.
Dasco menjelaskan DPR belum bisa membahas usulan tersebut secara resmi karena masih menjalani masa reses. Pimpinan DPR baru dapat memulai proses pembahasan setelah masa sidang kembali dibuka pada Selasa (10/11).
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senin (9/11).
Dengan dimulainya masa sidang, DPR memiliki kesempatan untuk membahas berbagai aspirasi yang masuk sekaligus menentukan langkah konstitusional dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
(*)
