Penjelasan KPK Belum Tahan Rafael Alun Trisambodo Usai Jadi Tersangka: Ini Soal Waktu Saja
SOROTMATA.ID – Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait dengan hal tersebut KPK beri penjelasan. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, KPK memastikan akan menahan Rafael Alun dalam waktu dekat.
“Tersangka KPK tidak ada yang tidak ditahan kan? Ini kan soal waktu saja. Penyidik masih terus bekerja,” kata Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (1/4).
Ditetapkan Tersangka
Diketahui, Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penetapan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan pidana korupsi yang dilakukan mantan kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II itu.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, Rafael diduga menerima gratifikasi selama 12 tahun lamanya. Rentang waktunya dari tahun 2011 sampai dengan 2023.
“Jadi, ada dugaan pidana korupsinya telah kami temukan, terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu tahun 2011-2023,” kata Ali dalam ketrangannya di Jakarta, Kamis (30/3/2023).
Rafael Alun Trisambodo Membantah
Namun hal itu kemudian dibantah Rafael Alun Trisambodo.
Rafael Alun Trisambodo membantah menerima gratifikasi.
Rafael Alun Trisambodo mengaku tak habis pikir dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab kata dia, selama ini dirinya petuh dengan perintah lembaga antirasuah untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Rafael mengatakan, sejak dirinya masuk kategori wajib lapor, yakni pada 2011, dia kerap melaporkan hartanya ke KPK setiap tahunnya.
“Saya dapat mengklarifikasi bahwa saya selalu tertib melaporkan SPT-OP dan LHKPN, tidak pernah menyembunyikan harta, dan siap menjelaskan asal usul setiap aset tetap,” ujar Rafael dalam wawancara khusus di Jakarta Pusat, Kamis (30/3).
Ia juga mengaku tertib dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi sejak 2002 dan seluruh aset tetap dalam LHKPN.
Rafael menyebut, sejak 2012 hingga 2022, aset yang dia laporkan tak jauh berbeda. Hanya saja terjadi perubahan nilai karena menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
“Hal ini terlihat dari nilai aset tetap dalam LHKPN yang tinggi karena mencantumkan nilai NJOP, walaupun sebenarnya nilai pasar bisa lebih rendah dari NJOP. Saya selalu membuat catatan sesuai dokumen hukum dan siap menjelaskan asal usul setiap aset tetap jika dibutuhkan,” kata Rafael.
(*)
