Pemerintah Siapkan Transisi dari LPG Subsidi ke CNG untuk Tekan Impor Energi
SOROTMATA.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan kebijakan baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi, khususnya tabung 3 kilogram yang banyak digunakan rumah tangga.
Pemerintah mengembangkan alternatif energi berbasis Compressed Natural Gas (CNG) yang dinilai lebih efisien dan berbasis sumber daya domestik.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa kebijakan ini muncul sebagai respons atas tingginya beban subsidi energi dan besarnya impor LPG nasional.
Pemerintah mencatat impor LPG telah mencapai 7 juta ton per tahun sehingga memberikan tekanan signifikan terhadap anggaran negara.
Subsidi LPG Masih Membebani Anggaran Negara
Pemerintah menyoroti besarnya pengeluaran untuk LPG yang mencapai Rp 137 triliun per tahun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 80 hingga Rp 87 triliun ditanggung melalui subsidi negara untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Bahlil menegaskan perlunya langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.
“Masalahnya adalah pertanyaan yang selalu saya dapat informasi kenapa kita tidak membuat LPG dalam negeri? Padahal kita gas melimpah. Gas kita nggak pernah impor lagi lho,” tegasnya.
CNG 3 Kg Dinilai Lebih Efisien dan Murah
Pemerintah mendorong pengembangan tabung CNG ukuran 3 kg sebagai opsi baru energi rumah tangga. CNG dinilai lebih ekonomis karena memanfaatkan gas alam domestik yang tersedia melimpah di Indonesia.
Bahlil menyebutkan bahwa biaya penggunaan CNG dapat lebih rendah hingga 30–40 persen dibandingkan LPG.
Pemerintah saat ini mulai merancang sistem distribusi dan tabung khusus untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.
“Tetapi untuk yang 3 kg-nya ini baru mau dibuat. Ya kita mau dan ini cost-nya lebih murah 30-40%,” ujarnya dalam acara Sinergi Alumni IPB Untuk Bangsa, Sabtu (2/4/2026).
Kendala Produksi LPG Dalam Negeri
Pemerintah menjelaskan bahwa produksi LPG dalam negeri menghadapi kendala teknis terkait komposisi gas alam Indonesia.
Bahlil mengungkapkan bahwa gas bumi nasional didominasi oleh unsur C1 dan C2, sementara LPG membutuhkan kandungan C3 dan C4 sebagai bahan utama.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini membuat Indonesia lebih tepat mengembangkan gas pipa atau CNG dibanding memaksakan produksi LPG dalam negeri.
“Kita gas melimpah. Gas kita nggak pernah impor lagi lho,” jelasnya.
Dorongan Hilirisasi Batu Bara Menjadi DME
Selain CNG, pemerintah juga mengembangkan alternatif energi lain melalui proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).
Program ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dengan memanfaatkan batu bara kalori rendah.
Bahlil menyatakan bahwa DME dapat menjadi salah satu substitusi energi rumah tangga di masa depan.
“DME ini adalah hasil hilirisasi daripada batu bara low calorie untuk kita konversi dia untuk menjadi pengganti LPG,” pungkasnya.
Komitmen Pemerintah terhadap Kemandirian Energi
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong efisiensi dan kemandirian energi nasional.
Bahlil menekankan bahwa seluruh kebijakan akan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi ketergantungan impor energi.
“Saya bilang tidak ada urusan untuk efisiensi kebaikan dan pelayanan rakyat apa pun kita pertaruhkan untuk kita wujudkan agar kita mandiri,” imbuhnya.
Dengan pengembangan CNG dan DME, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem energi yang lebih stabil, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.
(*)
