Anggaran Capai Rp 105 Miliar, Kualitas Konstruksi Gedung Baru DPRD Balikpapan Rendah Jadi Sorotan Publik
SOROTMATA.ID – Pembangunan gedung baru DPRD Kota Balikpapan kembali menjadi perbincangan setelah ditemukannya berbagai permasalahan konstruksi. Selain isu kualitas pengerjaan, sorotan kini mengarah pada efisiensi penggunaan anggaran dalam proyek yang menelan dana ratusan miliar rupiah tersebut.
Sebagai informasi, anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan fisik gedung ini mencapai Rp45 miliar. Sementara biaya interior telah disetujui Rp60 miliar, dengan total keseluruhan mencapai Rp 105 miliar.
Beberapa anggota DPRD Balikpapan mengkhawatirkan bahwa dana besar yang digelontorkan tidak sebanding dengan hasil yang didapat. Temuan plafon melendut, kebocoran, hingga penggunaan material yang dinilai tidak sesuai standar menimbulkan tanda tanya besar terkait pengawasan dan perencanaan proyek.
Disampaikan Wakil Ketua Komisi III, Halili Adinegara mengatakan, spesifikasi dan bentuk bangunan tidak sesuai dengan rencana awal. Menurutnya proyek yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat tersebut justru menghadirkan sejumlah masalah teknis.
Ia membeberkan, sejumlah bagian menurutnya tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam spesifikasi proyek. Ini berpotensi mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan penggunanya di masa depan.
“Tidak sesuai spesifikasi. Sehingga tidak memenuhi harapan dan standar yang telah disepakati,” ujarnya.
Ia menyebut, kontraktor yang mengerjakan proyek ini, maupun Dinas Pekerjaan Umum harus segera memberikan penjelasan secara rinci terkait ketidaksesuaian tersebut.
Ia juga meminta agar semua pihak yang terlibat, dapat memberikan klarifikasi terkait kualitas dan pelaksanaan pembangunan gedung DPRD.
Pasalnya, pembangunan gedung ini memakan anggaran tak sedikit.
“Kami akan minta klarifikasi kontraktornya. Wartawan juga silakan tanya ke dinas PU mengenai kondisi bangunan tersebut,” sebut Halili.
Selanjutnya, Komisi III DPRD akan melakukan pemantauan lebih lanjut. Selain itu juga meminta penjelasan secara resmi dari kontraktor dan instansi terkait.
“Proyek pembangunan ini harus dievaluasi secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia memastikan, pihaknya akan terus mengawasi proses pembangunan dan meminta pertanggungjawaban pihak kontraktor. Ia berharap kontraktor bisa segera melakukan perbaikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
Kritik juga dilontarkan oleh Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, H. Haris, ketidaksesuaian spesifikasi ini bisa berdampak pada penambahan biaya yang tidak seharusnya terjadi.
“Kalau sejak awal pembangunannya benar, kita tidak perlu lagi mengeluarkan dana tambahan untuk perbaikan. Ini jadi pemborosan anggaran,” ujar Haris dalam kunjungannya ke lokasi proyek, Rabu (19/3/2025).
Kondisi ini juga memunculkan kekhawatiran di masyarakat mengenai transparansi penggunaan anggaran pembangunan gedung DPRD Balikpapan.
Publik mempertanyakan bagaimana proyek dengan nilai fantastis masih menyisakan banyak kekurangan yang berpotensi membahayakan pengguna gedung.
Menanggapi hal ini, DPRD berencana memanggil pihak terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan tim manajemen konstruksi, untuk meminta klarifikasi serta memastikan proyek ini tidak menjadi beban anggaran tambahan di masa mendatang.
“Dengan dana sebesar ini, seharusnya hasilnya maksimal. Jika ditemukan indikasi kelalaian atau ketidaksesuaian dengan perencanaan, tentu perlu ada tindak lanjut, bahkan jika diperlukan, penegak hukum bisa turun tangan,” tutup Haris.
(Redaksi)